BUGALIMA - Gempa bumi dahsyat yang mengguncang Pulau Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, menyisakan cerita pilu yang tak terkatakan. Di tengah riuh rendah laporan resmi yang disajikan pemerintah, terselip sebuah kabar duka yang janggal: satu korban jiwa di Kabupaten Flores Timur (Flotim) tak tercatat dalam data resmi pemerintah. Sebuah ironi yang memilukan, di mana nyawa manusia seolah luput dari perhitungan, menimbulkan pertanyaan besar tentang akurasi dan transparansi data kebencanaan.
Mateus Noba Noba, seorang pria berusia 74 tahun, harus mengakhiri hidupnya di tengah kepanikan saat gempa melanda. Ia tengah berjuang menyelamatkan diri dari amukan alam, keluar dari rumahnya di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Flotim. Namun, nasib berkata lain. Guncangan hebat menghantam langkahnya, membuatnya terjatuh persis di depan pintu rumah. Dalam kondisi tak sadarkan diri, ia ditemukan oleh keluarga dan petugas kesehatan. Nyawanya tak tertolong.
 |
| Sumber: Pixabay |
Kepala Desa Waiula, Philipus Pailolong Puka, dengan suara bergetar, mengonfirmasi kejadian nahas ini. Ia telah menyampaikan informasi mengenai warganya yang meninggal dunia kepada Pemerintah Kecamatan Wulanggitang pada hari yang sama. Namun, entah mengapa, informasi ini seolah tenggelam dalam arus data kebencanaan yang lebih besar.
Aneh Tapi Nyata: Nihil Korban Jiwa di Flotim Versi BPBD
Bupati Flotim, Antonius Doni Dihen, telah mengeluarkan imbauan agar warga segera melaporkan dampak gempa kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Sebuah langkah yang baik, namun ironisnya, pihak BPBD Flotim justru menyatakan tidak menerima laporan adanya korban jiwa. Maria Goretty AC Nebo Tukan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flotim, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan nihil korban jiwa, luka-luka, maupun kerusakan akibat gempa magnitudo 7,7 yang berpusat di perairan Mbay, Nagekeo itu.
"Kami sudah lapor nihil di Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi), laporan sudah masuk semua, kami menunggu sampai dengan tanggal 16 dan 17 Agustus tetapi tidak ada laporan, langsung mereka kirim format data jadi langsung kirim. Flores Timur memang tidak punya status tanggap darurat,” ujarnya. Pernyataan ini sungguh membingungkan. Bagaimana mungkin sebuah desa melaporkan adanya korban jiwa, sementara instansi pemerintah terkait justru mengaku tidak menerima laporan tersebut?
Di sisi lain, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan angka korban jiwa yang berbeda-beda di berbagai kabupaten. Hingga Senin sore, 17 Agustus 2026, BNPB telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 68 orang korban jiwa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rinciannya, Kabupaten Manggarai 26 jiwa, Manggarai Timur 24 jiwa, Nagekeo 8 jiwa, Sikka 4 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 2 jiwa, dan Ngada 2 jiwa. Data ini belum termasuk korban dari Flores Timur yang dilaporkan tidak tercatat.
Kesenjangan Data: Antara Realitas Lapangan dan Laporan Resmi
Kesenjangan antara laporan di lapangan dan data resmi pemerintah ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ada kelalaian dalam sistem pelaporan? Atau adakah upaya untuk "mempercantik" data agar terlihat lebih baik di mata publik? Fenomena ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana pemerintah hadir dan merespons kebutuhan warganya di masa-masa paling sulit.
Gempa bumi Flores 2021 lalu pun pernah menyisakan cerita serupa, meskipun skalanya berbeda. Saat itu, gempa magnitudo 7,4 yang terjadi pada 14 Desember 2021 sempat memicu peringatan dini tsunami dan menyebabkan ratusan rumah rusak. Laporan mencatat 1 korban tewas dan 173 luka-luka. Namun, dengan gempa yang lebih besar pada 2026 ini, seharusnya penanganan dan pelaporan data menjadi lebih baik, bukan justru sebaliknya.
Dampak Gempa yang Luas dan Kebutuhan Mendesak
Gempa Flores 2026 ini memang meninggalkan luka mendalam. Data sementara BPBD NTT mencatat dampak gempa mengakibatkan 71 korban jiwa hingga puluhan ribu rumah warga mengalami kerusakan. Di Kabupaten Ngada saja, tercatat 2.307 rumah warga rusak, menyebabkan 552 kepala keluarga mengungsi. Kerusakan juga merambah fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah.
Kondisi ini menuntut respons cepat dan akurat dari pemerintah. Kebutuhan mendesak seperti tenda pengungsian, beras, obat-obatan, hingga peralatan dapur menjadi prioritas. Namun, bagaimana mungkin kebutuhan ini dapat terpenuhi secara optimal jika data korban jiwa saja masih simpang siur?
Refleksi untuk Perbaikan
Kasus hilangnya satu korban jiwa dari catatan resmi pemerintah di Flotim ini harus menjadi refleksi serius. Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi sebuah kegagalan dalam memberikan perhatian penuh kepada setiap individu yang terdampak bencana.
Pemerintah perlu segera memperbaiki sistem pelaporan dan verifikasi data kebencanaan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penanganan bencana. Jangan sampai ada lagi Mateus Noba Noba lain yang hidupnya terenggut, namun namanya tak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi sebuah tragedi. Kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, melampaui sekadar angka dan statistik.
#Gempa Flores #Korban Gempa #Data Bencana