BUGALIMA - Peristiwa memilukan kembali mengguncang tanah air, kali ini dari ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Seorang mantan prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) berinisial ADO harus menghadapi tuntutan pidana 12 tahun penjara atas kasus pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 16 tahun. Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Larantuka. Kasus ini tidak hanya menyita perhatian publik karena melibatkan mantan aparat negara, tetapi juga mengungkap sisi kelam dari kejahatan seksual terhadap anak yang terus menghantui masyarakat.
Perjalanan kasus ini dimulai pada Agustus 2025, ketika korban, seorang siswi SMP, berkenalan dengan ADO saat mengurus ijazahnya di Larantuka. ADO yang saat itu masih berstatus calon prajurit TNI AD, mengajak korban mencari minuman dingin. Namun, niat busuknya terungkap ketika ia justru membawa korban ke rumahnya dan melakukan aksi bejatnya. Peristiwa ini baru terkuak ketika korban mengalami pendarahan hebat dan dilarikan ke RSUD Larantuka. Awalnya korban mengaku sedang haid, namun setelah didesak, ia akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya.
 |
| Sumber: Pixabay |
Dampak dari perbuatan ADO tidak hanya meninggalkan luka fisik yang serius, tetapi juga trauma mendalam bagi korban dan keluarganya. Sang ibu, Theresia Jawa Welan, harus menghentikan pekerjaannya sebagai penjaga toko sembako demi fokus merawat dan mendampingi putrinya. Korban mengalami pendarahan hebat selama tiga minggu, gangguan makan yang memicu penyakit lambung kronis, sering muntah darah, dan akhirnya didiagnosis mengalami depresi.
Kasus ini menjadi sorotan tajam publik, terutama ketika terungkap bahwa ADO tetap bisa mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Pertama Tamtama (Diktama) TNI AD, bahkan dilantik menjadi anggota TNI pada 4 Februari 2026, meskipun saat itu ia sudah berstatus tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Flores Timur. Kejanggalan ini semakin diperparah dengan pertanyaan seputar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang digunakan saat seleksi TNI. Polres Flores Timur menyebut SKCK diurus diam-diam di Kupang, sementara Kodam IX/Udayana menyatakan dokumen tersebut diterbitkan oleh Polda NTT pada 3 Oktober 2025. Perbedaan keterangan ini menimbulkan tanda tanya besar dan rasa tidak percaya publik terhadap proses hukum yang berjalan.
Jerat Hukum dan Tuntutan Pidana
Tuntutan pidana 12 tahun penjara terhadap ADO didasarkan pada Pasal 473 ayat (4) juncto Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak adalah 15 tahun penjara.
Sidang kasus ini digelar secara tertutup karena melibatkan anak di bawah umur sebagai korban. Meskipun tuntutan telah dibacakan, proses hukum masih terus berlanjut. Kejadian ini menyoroti urgensi penegakan hukum yang tegas dan transparan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Upaya Perlindungan Anak dan Keadilan
Kasus ADO bukan satu-satunya yang terjadi di Flores Timur. Berdasarkan data, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Flores Timur cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem perlindungan anak dan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Tanggapan Pihak Terkait
Menanggapi berbagai pertanyaan dan sorotan publik, Kasi Humas Polres Flores Timur, AKP Eliezer Kalelado, memastikan bahwa kasus ini tetap berjalan dan penyidik akan kembali meminta keterangan tambahan serta melakukan gelar perkara. ADO sendiri sebelumnya telah menjadi tersangka sebelum dilantik menjadi anggota TNI. Pihak TNI, melalui Kodam IX/Udayana, akhirnya mencabut status keprajuritan ADO dan menyerahkannya ke Polres Flores Timur pada 11 Maret 2026, setelah kasus ini menjadi viral.
Kasus ini juga memicu perdebatan mengenai penegakan hukum terhadap aparat, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen dan penegakan disiplin di tubuh TNI. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan militer menjadi taruhan dalam penyelesaian kasus ini.
Refleksi dan Harapan
Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian ekstra dari semua pihak. Peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat krusial dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan ini.
Keadilan bagi korban harus menjadi prioritas utama. Selain hukuman yang setimpal bagi pelaku, pemulihan psikologis dan dukungan bagi korban serta keluarganya juga merupakan aspek penting yang tidak boleh terabaikan. Semoga kasus ini dapat menjadi titik tolak untuk perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia, serta memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang menjadi korban.
#Pemerkosaan Anak #Tuntutan Pidana #Flores Timur