BUGALIMA - Di tengah lanskap geografis Flores Timur yang kerap diuji oleh berbagai bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tak henti-hentinya berupaya memperkuat lini pertahanan terdepan: koordinasi. Tak bisa dipungkiri, penanganan bencana bukanlah tugas satu institusi saja. Ia membutuhkan simfoni kolaborasi, di mana setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintah di berbagai tingkatan, partisipasi aktif warga, hingga peran serta lembaga-lembaga pemerhati kebencanaan, bersinergi harmonis. Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur, Ariston Tokan, menegaskan bahwa penguatan koordinasi ini adalah sebuah keniscayaan, terutama dalam menghadapi tingginya frekuensi bencana yang melanda wilayah tersebut.
Flores Timur, dengan segala keindahannya, menyimpan potensi bencana yang cukup tinggi. Catatan di awal tahun 2026 saja sudah mencatat lima kali penetapan status keadaan darurat bencana. Lima kondisi darurat ini meliputi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang kerap menguji kesabaran warga, diikuti oleh cuaca ekstrem yang membawa serta banjir lahar dingin, belum lagi disusul oleh konflik sosial yang sempat memecah ketenangan, dan tentu saja, gempa bumi yang getarannya selalu menyisakan kekhawatiran. Rangkaian kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa kesiapsiagaan bencana bukan sekadar slogan, melainkan harus terinternalisasi dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari masyarakat.
 |
| Sumber: Pixabay |
Ariston Tokan menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai potensi ancaman di setiap wilayah, serta langkah-langkah konkret yang harus diambil ketika bencana menerjang. Ini bukan tentang meramal bencana, melainkan tentang membangun budaya sadar bencana. Budaya di mana setiap individu, setiap keluarga, siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk sekalipun. Pentingnya merespons peringatan dini secara cepat dan tepat juga menjadi sorotan. Informasi mengenai potensi bencana harus dikomunikasikan secara efektif agar masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang memadai, demi meminimalisir risiko dan menjaga keselamatan jiwa.
Penguatan koordinasi ini, sebagaimana diungkapkan oleh BPBD Flores Timur, tidak hanya berhenti pada level komunikasi antarlembaga pemerintah daerah (OPD) teknis di tingkat kabupaten saja. Namun, jangkauannya harus meluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Hubungan simbiosis mutualisme antara BPBD dengan pemerintah kecamatan dan desa adalah kunci untuk memastikan rantai komando dan distribusi informasi berjalan lancar hingga ke akar rumput. Selain itu, kerja sama dengan berbagai lembaga pemerhati kebencanaan, baik yang berskala lokal maupun nasional, menjadi elemen krusial dalam membangun fondasi sistem penanganan bencana yang kokoh.
Dalam konteks yang lebih luas, penanganan bencana di Indonesia telah memiliki kerangka kerja yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB sendiri memiliki mandat penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Pembentukan BNPB pada tahun 2008 menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), yang sebelumnya telah melalui berbagai transformasi sejak era pasca-kemerdekaan. Fungsi utama BNPB meliputi perumusan kebijakan dan pengoordinasian berbagai upaya penanggulangan bencana agar berjalan efektif dan efisien.
Pengalaman pahit seperti tragedi gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004, menjadi salah satu pemicu utama pemerintah Indonesia untuk semakin serius dalam membenahi manajemen penanggulangan bencana. Hal ini melahirkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Bakornas PB, yang kemudian berevolusi menjadi BNPB. Dalam situasi darurat bencana nasional, BNPB bahkan memiliki fungsi komando untuk menentukan status keadaan darurat.
Bencana yang melanda Flores Timur bukanlah kejadian sporadis. Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, telah menunjukkan dukungannya dalam penanganan pascabencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, termasuk membangun sumur dan memperbaiki infrastruktur jalan. Keterlibatan kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam rapat koordinasi penanganan bencana juga menunjukkan betapa pentingnya sinergi lintas sektoral. Kemenko PMK sendiri secara aktif mendorong penguatan kolaborasi penanggulangan bencana nasional, menyadari bahwa kompleksitas tantangan bencana saat ini menuntut pendekatan yang semakin adaptif dan kolaboratif.
Fenomena bencana hidrometeorologis yang semakin meningkat, dipicu oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan, menjadi tantangan serius yang dihadapi Indonesia. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan menjadi laporan rutin yang kita dengar. Oleh karena itu, penguatan koordinasi yang digagas oleh BPBD Flores Timur menjadi sangat relevan. Ini bukan hanya soal respons cepat saat bencana terjadi, tetapi juga tentang membangun ketangguhan jangka panjang.
Beberapa lembaga seperti IHCP (Indonesia Humanitarian Coordination Platform) juga berperan sebagai platform koordinasi kemanusiaan multi-pemangku kepentingan, yang memperkuat sinergi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, LSM, lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Mekanisme koordinasi yang mereka jalankan selaras dengan sistem yang ada di Indonesia, memperkuat pertukaran informasi, analisis kebutuhan, dan respons lintas sektor.
Dalam kasus Flores Timur, upaya koordinasi ini sangat penting untuk merespons berbagai jenis bencana, mulai dari erupsi gunung api, banjir, hingga konflik sosial. Kesiapan pemerintah daerah, bersama dengan BNPB dan lembaga terkait lainnya, dalam memetakan rencana relokasi bagi masyarakat terdampak, serta penyediaan infrastruktur dasar, menjadi bukti nyata pentingnya kerja sama yang solid.
Penguatan koordinasi yang didorong oleh BPBD Flores Timur adalah cerminan dari kesadaran bahwa dalam menghadapi kekuatan alam yang dahsyat, persatuan dan kolaborasi adalah senjata terkuat kita. Dengan koordinasi yang semakin solid, diharapkan Flores Timur dapat lebih tangguh dalam menghadapi setiap ujian bencana, melindungi warganya, dan memulihkan diri dengan lebih cepat. Upaya ini adalah investasi jangka panjang demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Source: RRI.co.id
#Flores Timur #BPBD #Penanganan Bencana