BUGALIMA - Kabar baik datang dari ujung timur Indonesia hingga ke tanah Mamasa, Sulawesi Barat. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Mamasa didorong untuk segera menyiapkan lahan yang memadai untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Langkah ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan sebuah investasi krusial dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pentingnya Lahan untuk Sekolah Rakyat
 |
| Sumber: Pixabay |
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, dalam sebuah audiensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Mamasa, menekankan urgensi kesiapan lahan. Menurutnya, ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan adalah fondasi utama agar program Sekolah Rakyat gratis ini dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. "Sekolah Rakyat ini kan upaya presiden menjawab anak-anak miskin ini supaya bisa sekolah. Jadi cara memutus transmisi kemiskinan antargenerasi ya sekolah, pendidikan, hanya itu. Kita memberikan mereka bekal ilmu," ujar Agus Jabo.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif ambisius yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis, bahkan dengan model asrama, bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Harapannya, melalui pendidikan berkualitas, anak-anak ini dapat memperoleh bekal ilmu dan keterampilan yang cukup untuk memutus siklus kemiskinan yang mungkin telah berlangsung turun-temurun dalam keluarga mereka. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara, program ini berupaya membangun kemandirian dan membuka pintu masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus.
Respons Flores Timur dan Mamasa
Menanggapi arahan dari Wamensos, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah bergerak sigap. Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, melaporkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tanah ulayat seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Izin dari suku terkait pun telah diperoleh, menunjukkan adanya koordinasi yang baik di tingkat lokal. Namun, Wamensos Agus Jabo mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah sebagai dasar hukum yang kuat untuk pembangunan sekolah. "Sertifikatnya diurus, pak, ya. Itu tetap harus ada penguatan ya, legitimasi dalam bentuk sertifikat. Tetapi sertifikat mungkin bisa berproses, pak. Ya artinya, bupati sekarang urus itu," pinta Agus Jabo, yang dijawab 'Bisa' oleh Bupati Antonius.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mamasa juga menunjukkan komitmennya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Festiniwaty Paitonan, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengusulkan lahan, namun tanah tersebut belum memenuhi syarat. Saat ini, Pemkab Mamasa tengah menyiapkan lahan pengganti yang diharapkan dapat segera memenuhi kriteria yang ditetapkan. Wamensos Agus Jabo pun menekankan agar Pemkab Mamasa memastikan legalitas lahan yang akan diusulkan.
Legalitas Lahan: Kunci Keberhasilan Program
Isu legalitas lahan memang menjadi sorotan utama dalam persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sebelumnya juga telah menyatakan dukungannya dan menekankan pentingnya kejelasan status hukum atas tanah yang akan digunakan. Status seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL), atau bentuk lain harus jelas untuk menghindari tumpang tindih aset dan potensi konflik.
Program Sekolah Rakyat ini memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat antarlembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat. Kementerian Hukum, misalnya, telah menyerahkan sertipikat tanah seluas hampir 6,3 hektar kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang, menunjukkan komitmen lintas kementerian dalam mendukung program prioritas nasional ini.
Pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga tentang memastikan landasan hukum yang kuat. Kesiapan lahan yang legal dan bersertifikat menjadi jaminan bahwa pembangunan dapat berjalan lancar dan program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak didik. Dengan lahan yang siap dan legalitas yang terjamin, cita-cita Presiden Prabowo untuk menciptakan generasi emas Indonesia melalui pendidikan berkualitas akan semakin dekat terwujud.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun banyak kemajuan, program Sekolah Rakyat masih menghadapi tantangan. Di beberapa daerah seperti Kota Bandung, ketersediaan lahan menjadi kendala signifikan karena kondisi geografis perkotaan yang padat. Hal ini memerlukan solusi inovatif, seperti pembangunan gedung bertingkat, untuk menyesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. Selain itu, perluasan program ini secara masif juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan koordinasi yang berkelanjutan.
Namun, optimisme tetap membumbung tinggi. Dengan target mendirikan sedikitnya 500 Sekolah Rakyat secara nasional pada tahun 2029, dan komitmen kuat dari berbagai kementerian serta pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu. Harapannya, setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas dan meraih cita-cita mereka, memutus rantai kemiskinan dan membangun Indonesia yang lebih sejahtera.
Source: https://tirto.id/flores-timur-dan-mamasa-diminta-siapkan-lahan-sekolah-rakyat-gqS2
#Sekolah Rakyat #Pendidikan Gratis #Pengentasan Kemiskinan