BUGALIMA - Polemik program "Big Push" peternakan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam datang dari politisi Partai NasDem, Anton Bulet Rebon, yang mendesak Kejaksaan Negeri setempat untuk segera memeriksa Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen. Pemicu utama desakan ini adalah dugaan pengabaian terhadap Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI dalam dokumen program strategis tersebut, yang berpotensi besar menimbulkan kerugian negara.
Program "Big Push" peternakan ini, yang digadang-gadang menyerap anggaran miliaran rupiah, kini terindikasi cacat formil sejak dari perencanaan dan penganggaran. Lebih parah lagi, dokumen-dokumen krusial ini dilaporkan lepas dari pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Flores Timur. Anton Bulet Rebon, dalam keterangannya kepada media, menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam MCP menjadi poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti.
 |
| Sumber: Pixabay |
"MCP KPK RI adalah langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengukur aksi pencegahan korupsi dan membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien," ujar Anton Bulet Rebon. Ia menambahkan bahwa dalam dokumen MCP KPK RI, komitmen kepala daerah beserta jajarannya sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan korupsi. Namun, di Flores Timur, transparansi seolah hanya menjadi slogan kosong tanpa pembuktian nyata.
Anton Bulet Rebon menduga kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur di bawah kepemimpinan Bupati Anton Doni Dihen sengaja mengangkangi regulasi dan menghindari komitmen syarat MCP KPK RI. Hal ini terlihat jelas dari proses perencanaan dan penganggaran program yang tidak melalui tinjauan APIP, padahal hal tersebut merupakan syarat mutlak.
"Lalu apa yang mau dilaporkan ke KPK RI dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Flores Timur, jika dokumen semuanya tidak direviu?" tanya Anton Bulet Rebon dengan nada prihatin. Ia menyoroti bahwa tanpa tinjauan APIP, seluruh proses perencanaan dan penganggaran menjadi rawan korupsi.
Lebih lanjut, Anton Bulet Rebon mengemukakan bahwa integritas pemimpin daerah dipertanyakan ketika Pemkab Flores Timur tidak mematuhi syarat regulasi dan penegasan dalam MCP KPK RI. Tanggung jawab moril terhadap pembangunan masyarakat seutuhnya seakan kabur dalam praktik pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen. Buktinya, kepatuhan terhadap syarat regulasi dalam pelaksanaan program strategis tidak dilakukan.
Program "Big Push" peternakan ini sendiri mencakup pengembangan 700 ekor ternak sapi Bali dan 5000 ekor ayam petelur, dengan total anggaran yang fantastis, mencapai lebih dari Rp 13 miliar. Namun, di tengah jalan, program ini menghadapi berbagai masalah. Laporan media mencatat adanya pemangkasan drastis jumlah bibit sapi dari 700 ekor menjadi hanya 150 ekor, serta belum siapnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan ketersediaan pakan ternak.
Menyikapi kondisi ini, beberapa anggota DPRD Flores Timur juga telah menyuarakan keprihatinan. Mereka mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut jika komponen penting seperti BUMD dan pakan ternak belum siap. "Kalau belum siap, jangan dipaksakan. BUMD dan pakan harus disiapkan terlebih dahulu sehingga program ini dapat berjalan dengan baik," tegas salah seorang anggota dewan.
Anton Bulet Rebon berulang kali menegaskan bahwa persoalan ini tidak perlu berlarut-larut dalam polemik. Ia mendesak agar Kejaksaan Negeri Flores Timur segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Anton Doni Dihen. Jika proses ini terus dilanjutkan tanpa perbaikan, Bupati Anton Doni Dihen dapat dinilai telah mengambil keputusan secara sadar untuk menyetujui proses yang cacat formil ini, bahkan dengan menggunakan anggaran APBD.
Kasus ini menjadi cerminan pentingnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah, terutama yang berskala besar dan menyerap anggaran negara. Pengabaian terhadap mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan oleh lembaga anti-korupsi seperti KPK RI berpotensi membuka celah lebar bagi praktik korupsi dan merugikan masyarakat luas. Kejaksaan Negeri Flores Timur diharapkan dapat segera menindaklanjuti desakan ini demi tegaknya hukum dan keadilan di Bumi Flores.
#Flores Timur #Korupsi #KPK