BUGALIMA - Negeri ini, negeri hukum. Begitu sering kita dengar, sering kita ucapkan, bahkan sering kita jadikan tameng. Namun, di ujung timur Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Tenggara, ada sebuah program ambisius bernama "Big Push" peternakan sapi yang kini tengah diterpa badai kritik. Bukan sekadar kritik biasa, melainkan desakan serius dari aktivis lokal, Anton Bulet Rebon, yang meminta Kejaksaan Negeri setempat untuk segera memeriksa Bupati Flores Timur. Pemicunya? Dokumen perencanaan dan penganggaran program miliaran rupiah ini diduga kuat mengabaikan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Program "Big Push" peternakan sapi di Flores Timur ini, seperti yang diberitakan Nusantara News, digadang-gadang sebagai salah satu program strategis. Namun, alih-alih menjadi lokomotif kemajuan, program ini justru disinyalir menjadi sapi perah baru bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Bayangkan, sebuah program yang menyerap anggaran miliaran rupiah, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan peternakan, justru terindikasi cacat formil sejak dari perencanaan, penganggaran, hingga pemberlakuan standar harga satuan. Lebih miris lagi, proses ini diduga lepas dari pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Flores Timur.
 |
| Sumber: Pixabay |
Anton Bulet Rebon, seorang tokoh masyarakat yang vokal, tidak tinggal diam. Ia dengan tegas meminta Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk tidak berlama-lama melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Anton Doni Dihen. "Pemerintah Bupati Anton Doni Dihen jelas tidak memiliki komitmen dengan fakta bukti dokumen dalam program strategis ini tanpa Reviu APIP," tegas Anton Bulet Rebon, menyoroti absennya peran APIP dalam program ini. Ia juga menyinggung soal transparansi, yang menurutnya hanyalah slogan tanpa pembuktian di Flores Timur.
MCP KPK RI sendiri merupakan sistem pengawasan dan pelaporan yang dirancang KPK untuk membantu pemerintah daerah mengukur aksi pencegahan korupsi, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Keberadaan MCP ini menjadi semacam "rem" bagi potensi korupsi, terutama pada area-area rawan seperti perencanaan program, penganggaran, dan pengadaan barang jasa.
Namun, dalam kasus program "Big Push" peternakan sapi ini, tampaknya "rem" tersebut diabaikan. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang lepas dari pengawasan APIP, serta dugaan tidak adanya kajian teknis yang memadai untuk perubahan skema program, menjadi pertanyaan besar. Misalnya saja, rencana pemangkasan kuota bibit sapi dari 700 ekor menjadi 150 ekor, yang menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan, Yano Hurint, harus didasari kajian teknis dan disposisi tertulis. Namun, perubahan ini justru menimbulkan spekulasi dan menimbulkan dugaan adanya "kepentingan" yang merugikan keuangan daerah.
Fenomena seperti ini bukan kali pertama terjadi di Flores Timur. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Flores Timur juga telah menetapkan Sekretaris Daerah dan dua pejabat BPBD sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana COVID-19 senilai Rp 1,5 miliar. Ini menunjukkan bahwa isu korupsi memang menjadi perhatian serius di wilayah ini.
Sapi Gemuk, Anggaran Bengkak, Rakyat Menjerit
Program "Big Push" peternakan sapi ini, dengan serapan anggaran miliaran rupiah, sejatinya diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan peternak lokal. Namun, realitas yang ada justru berbanding terbalik. Alih-alih kesejahteraan, para peternak justru dihadapkan pada ketidakpastian dan keraguan.
Bukan hanya soal dugaan cacat formil dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga munculnya isu lain yang memperkeruh suasana. Mulai dari kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan ketersediaan pakan ternak yang masih dipertanyakan, hingga masalah pengadaan bibit sapi yang penuh tanda tanya. Kabar menyebutkan, dari pengadaan 700 ekor bibit sapi Bali, baru sebagian kecil yang tiba, bahkan ada laporan bibit sapi yang mati saat tiba. Masa pengadaan pun diperpanjang, namun adendum volumenya masih "kabur".
Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Mereka menaruh harapan besar pada program ini, namun yang mereka lihat justru tumpukan masalah dan potensi kerugian negara.
Transparansi dan Akuntabilitas: Slogan Tanpa Aksi?
Anton Bulet Rebon kembali menekankan bahwa transparansi di Flores Timur hanyalah slogan tanpa pembuktian. Pernyataan ini sangat relevan ketika melihat bagaimana dokumen program strategis ini diduga lepas dari pengawasan APIP dan diduga kuat mengabaikan panduan dari KPK RI.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Anton Doni Dihen, diharapkan menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan program pembangunan secara akuntabel dan transparan. Mengabaikan rekomendasi dari lembaga anti rasuah seperti KPK, yang notabene bertujuan untuk mencegah korupsi, adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan.
Proses hukum yang diminta Anton Bulet Rebon adalah sebuah langkah krusial untuk menguak tabir dugaan penyimpangan dalam program "Big Push" peternakan sapi ini. Kejaksaan Negeri Flores Timur memiliki tugas berat untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat Flores Timur patut memberikan apresiasi kepada Anton Bulet Rebon atas keberaniannya menyuarakan aspirasi rakyat dan mendorong penegakan hukum. Semoga desakan ini dapat menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum untuk segera bertindak, membersihkan potensi korupsi, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Flores Timur.
#Peternakan Sapi #Korupsi #Flores Timur