BUGALIMA - Memasuki Maret 2026, Kabupaten Flores Timur mengambil langkah tegas dalam penataan birokrasi. Sebanyak 23 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjalani uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang digelar serentak di Aula Sekretariat Daerah. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya serius Bupati Antonius Doni Dihen untuk memperkuat fondasi kepemimpinan dan profesionalisme aparatur di jajarannya.
Uji Kompetensi: Mengukur Kemampuan Pejabat
Kegiatan yang dimulai pada Senin, 9 Maret 2026, ini menargetkan 23 pejabat pratama untuk mengukur berbagai aspek krusial. Mulai dari potensi manajerial, kemampuan sosial kultural, hingga keahlian teknis yang esensial dalam menjalankan roda pemerintahan. Uji kompetensi ini menjadi tolok ukur objektif untuk mengetahui sejauh mana kapasitas para pejabat dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.
Evaluasi Kinerja: Penilaian Menyeluruh
Selain uji kompetensi, lima pejabat lainnya akan menjalani evaluasi kinerja yang lebih mendalam. Metode yang digunakan mencakup wawancara dengan bobot 70 persen, ditambah dengan penilaian rekam jejak administratif sebesar 30 persen. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada rekam jejak dan kinerja aktual para pejabat selama menjabat.
#### Kualitas Birokrasi Menjadi Prioritas
Bupati Antonius Doni Dihen menegaskan bahwa uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini merupakan bagian integral dari upaya memperkuat kualitas birokrasi di Flores Timur. "Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat bekerja secara optimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah," ujar Bupati Doni Dihen. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait rotasi maupun mutasi jabatan pimpinan tinggi.
Tantangan dan Harapan
Bupati mengakui bahwa standar manajemen yang diterapkan dalam evaluasi ini cukup tinggi, menjadi tantangan tersendiri bagi para pimpinan organisasi perangkat daerah. Namun, standar tinggi ini dianggap penting agar birokrasi mampu menjawab tuntutan pembangunan daerah yang kian kompleks. Bupati Doni Dihen juga menyoroti beberapa persoalan mendasar dalam birokrasi, seperti lemahnya manajemen strategis dalam perumusan perencanaan pembangunan. Banyak target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai terlalu ambisius jika dibandingkan dengan kemampuan fiskal daerah. Hal ini seringkali menyulitkan perangkat daerah dalam menyusun program yang realistis dan selaras dengan anggaran yang tersedia.
#### Menuju Birokrasi yang Lebih Efektif
Para pejabat yang mengikuti uji kompetensi dan evaluasi ini diharapkan dapat menerima hasilnya secara terbuka dan menjadikannya sebagai momentum untuk terus memperbaiki kinerja. Bupati juga mendorong para pimpinan perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas diri, termasuk dengan membiasakan membaca buku guna memperluas wawasan dan memperkuat kerangka berpikir, karena kompetensi individu adalah kunci dalam memperbaiki kinerja birokrasi daerah.
Proses Seleksi yang Transparan
Pelaksanaan uji kompetensi ini melibatkan dua unsur panitia seleksi (pansel), baik dari internal maupun eksternal. Komposisi pansel internal terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sementara itu, pansel eksternal melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada serta dua akademisi dari Universitas Widya Mandira Kupang. Kehadiran unsur eksternal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih objektif dalam proses penilaian. Pejabat yang tidak memenuhi standar penilaian dapat diberikan peringatan, bahkan hingga kemungkinan pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
Secara keseluruhan, uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
* Source: RRI.co.id
#UjiKompetensi #PejabatPratama #FloresTimur