BUGALIMA - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 menjadi momen krusial bagi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur untuk menyuarakan aspirasi dan keresahan yang mendalam terkait kondisi kesejahteraan guru serta infrastruktur pendidikan di wilayahnya. Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, dalam peringatan yang dirangkai dengan berbagai diskusi dan pertemuan, tidak henti-hentinya menyoroti sejumlah persoalan fundamental yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Tunjangan Guru: Perjuangan Tanpa Akhir untuk Kesejahteraan yang Layak
 |
| Sumber: Pixabay |
Salah satu isu paling mendesak yang diangkat PGRI Flores Timur adalah terkait kesejahteraan guru, khususnya dalam hal pencairan tunjangan. Maksimus Masan Kian menekankan pentingnya penyederhanaan proses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). TPG, yang seharusnya menjadi stimulus bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas profesionalismenya, kerap kali terkendala birokrasi yang rumit dan proses pencairan yang tidak tepat waktu. "Kepastian pembayaran tunjangan sangat dibutuhkan agar guru dapat merencanakan kebutuhan keluarga serta lebih fokus menjalankan tugas sebagai pendidik," ujar Maksimus. Ia menambahkan bahwa keterlambatan pencairan TPG tidak hanya mengganggu perencanaan keuangan keluarga guru, tetapi juga berpotensi menurunkan motivasi dan fokus mereka dalam mengajar.
Lebih dari sekadar TPG, PGRI juga menyuarakan harapan agar hak-hak guru lainnya, seperti tambahan penghasilan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13, dapat dibayarkan secara rutin dan tepat waktu. Keterlambatan pembayaran hak-hak ini, seperti yang terjadi pada tambahan 100 persen THR dan gaji ke-13 sejak tahun 2023 hingga 2025 di beberapa kasus, menunjukkan adanya masalah koordinasi antarinstansi yang perlu segera dibenahi.
Perjuangan PGRI untuk memastikan kesejahteraan guru tidak berhenti di situ. Sejak awal berdirinya, PGRI telah menempatkan kesejahteraan guru sebagai agenda fundamental. Dorongan untuk penyaluran TPG langsung ke rekening guru secara bulanan, yang mulai diterapkan sejak tahun 2026, merupakan salah satu bukti nyata keberhasilan perjuangan PGRI. Namun, tantangan baru muncul, di mana PGRI Flores Timur kini mendorong agar TPG dapat menyatu dengan gaji dan dibayarkan setiap bulan dengan nomenklatur gaji yang jelas. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kemudahan administrasi yang lebih baik bagi para guru.
Keresahan juga datang dari kalangan guru honorer. Banyak guru honorer di Flores Timur yang mengeluhkan penghasilan minim, bahkan ada yang hanya menerima Rp 150.000 per bulan setelah mengabdi bertahun-tahun. Ketidakpastian status kepegawaian, tertutupnya peluang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat regulasi yang kompleks, serta moratorium CPNS, semakin memperburam masa depan mereka. Ironisnya, beberapa guru honorer yang menerima TPG justru tidak lagi menerima gaji pokok karena ketentuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak mengakomodasi pembayaran honor mereka. Hal ini tentu sangat memberatkan, mengingat nilai TPG pun seringkali belum mencukupi kebutuhan hidup layak.
Infrastruktur Pendidikan: Kesenjangan Digital dan Akses Terbatas
Selain isu kesejahteraan guru, PGRI Flores Timur juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah kepulauan. Keterbatasan akses jaringan internet menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan berbasis digital serta proses pembelajaran secara umum. Di era digitalisasi ini, tanpa akses internet yang memadai, sekolah-sekolah di daerah terpencil akan semakin tertinggal.
"Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan perlu terus diperkuat agar kebijakan digitalisasi dapat berjalan optimal," ujar Maksimus Masan Kian. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud tidak hanya sebatas penyediaan jaringan internet, tetapi juga mencakup perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Ketersediaan buku, alat peraga, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya juga menjadi perhatian penting.
Pemerataan infrastruktur pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh wilayah Flores Timur. Kesenjangan infrastruktur antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil harus segera diatasi agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Tata Kelola dan Perlindungan Profesi Guru
Di bidang tata kelola pendidikan, PGRI mendorong percepatan penataan kepemimpinan sekolah, khususnya terkait jabatan kepala sekolah yang masih banyak diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dalam jangka waktu lama. Kepemimpinan definitif dianggap penting untuk menjaga stabilitas manajemen sekolah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Selain itu, PGRI juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan profesi guru melalui regulasi yang lebih kuat, termasuk dorongan pembentukan undang-undang perlindungan guru. Perlindungan ini penting untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan tekanan, serta mendapatkan penghargaan yang layak atas pengabdian mereka.
Tenaga kependidikan seperti staf tata usaha dan operator sekolah juga diharapkan mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peran mereka sangat krusial dalam mendukung kelancaran administrasi dan operasional sekolah, sehingga kesejahteraan mereka juga perlu menjadi perhatian.
Peringatan Hardiknas 2026 ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk pendidikan yang lebih baik di Flores Timur masih panjang. PGRI Flores Timur, dengan suara lantang dan komitmen yang kuat, terus berupaya agar hak-hak guru terpenuhi dan kualitas pendidikan di daerahnya dapat meningkat secara signifikan. Source: RRI.co.id
#Hardiknas Flores Timur #Kesejahteraan Guru #Infrastruktur Pendidikan