BUGALIMA - Gejolak di SPPG Mandiri Pohonbao, Kelurahan Pohonbao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kian memanas. Kali ini, Pemuda Muhammadiyah Flores Timur (Flotim) tak tinggal diam. Organisasi kepemudaan ini secara tegas mendesak adanya investigasi mendalam terkait dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terjadi di unit Satuan Pemenuhan Pelayan Gizi (SPPG) Mandiri Pohonbao. Desakan ini muncul setelah adanya laporan dan keluhan dari berbagai pihak mengenai tata kelola dan operasional di SPPG tersebut, yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Fenomena pelanggaran SOP di berbagai unit SPPG, khususnya yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memang bukan cerita baru di Indonesia. Berbagai pemberitaan sebelumnya telah mengungkap berbagai penyimpangan, mulai dari kualitas bahan baku yang meragukan, proses pengolahan yang tidak higienis, hingga dugaan praktik jual beli titik SPPG. Hal ini menunjukkan adanya pola masalah yang berulang dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk Pemuda Muhammadiyah Flotim.
 |
| Sumber: Pixabay |
Di Flores Timur sendiri, SPPG Mandiri Pohonbao tengah menjadi sorotan. Isu dugaan pelanggaran SOP ini mencuat ke publik setelah adanya beberapa relawan Dapur MBG yang mengaku diberhentikan secara sepihak dan mengungkap adanya dugaan praktik yang tidak semestinya terjadi di dapur tersebut. Salah satu laporan yang beredar menyebutkan adanya dugaan karyawan yang membawa daging babi dan RW (daging hewan jenis lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber, namun seringkali merujuk pada daging non-halal) ke dalam area dapur produksi MBG. Kejadian ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terkait prinsip kehalalan dan standar kebersihan yang seharusnya dijaga ketat dalam penyediaan makanan bergizi.
Kepala SPPG Mandiri Pohonbao, Angelina Guno Ruron, memang telah membantah keras tudingan tersebut. Namun, bantahan ini tampaknya belum cukup untuk meredakan keresahan publik dan desakan dari Pemuda Muhammadiyah Flotim. Organisasi ini berpendapat bahwa setiap dugaan pelanggaran, sekecil apapun, harus diusut tuntas untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terulangnya insiden serupa. Penting untuk diingat bahwa program MBG adalah program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi yang layak.
Kronologi Singkat dan Permasalahan yang Muncul
Peristiwa yang memicu desakan Pemuda Muhammadiyah Flotim ini bermula dari beberapa kejadian yang dilaporkan oleh para relawan Dapur MBG. Salah satu insiden yang cukup menghebohkan adalah ketika seorang karyawan diduga membawa masuk lauk berupa lemak babi ke dalam area dapur pada Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 22.00 WITA. Hal ini membuat karyawan lain, Tukan, Kepala Divisi Pengolahan MBG, merasa kaget dan mempertanyakan keberanian karyawan tersebut membawa barang haram ke dalam dapur. Ia mengaku sempat diberitahu bahwa hal tersebut adalah rahasia.
Lebih lanjut, relawan lain bernama Maria bersama dua rekannya mengaku sempat mengeluarkan daging babi tersebut dari nasi bungkus dan memindahkannya ke pinggir piring. Mereka khawatir kejadian tersebut terekam CCTV atau diketahui oleh relawan lain. Arnolda V. Koten, seorang relawan lainnya, bahkan mengungkapkan bahwa beberapa bulan sebelumnya sempat ada pekerja yang membawa daging babi dan anjing ke dapur MBG, dan ia pun mengaku turut menikmatinya. Pengakuan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan di SPPG Mandiri Pohonbao.
Selain isu pelanggaran standar kehalalan, muncul pula isu mengenai pemecatan sepihak terhadap tujuh relawan Dapur MBG yang bertugas di Divisi Persiapan. Hildegonda Roja, salah seorang relawan yang diberhentikan, menuturkan bahwa pemberhentian itu dilakukan secara lisan pada Jumat, 5 Juni 2026, tanpa surat peringatan atau musyawarah. Alasan yang diberikan pun terkesan sepele, yaitu karena mereka tidak menggoreng ikan teri pada Kamis, 4 Juni 2026. Padahal, menurut Hildegonda, tugas menggoreng ikan seharusnya menjadi tanggung jawab Divisi Pengolahan, bukan Divisi Persiapan yang bertugas menyiapkan bahan makanan.
Hildegonda juga mengungkapkan kekecewaannya karena pada malam yang sama setelah mereka diberhentikan, sudah ada pekerja baru yang langsung menggantikan posisi mereka. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proses pemberhentian tersebut sudah direncanakan dan tidak murni karena alasan teknis pekerjaan.
Desakan Investigasi dan Urgensi Pengawasan
Pemuda Muhammadiyah Flotim, melalui ketuanya Muhammad Ikram Ratuloly, dengan tegas menyuarakan tuntutan investigasi. Mereka tidak hanya menyoroti kasus di SPPG Mandiri Pohonbao, tetapi juga menggemakan desakan yang sama di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya, Pemuda Muhammadiyah NTT telah mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh provinsi tersebut. Desakan ini muncul setelah terungkapnya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang melibatkan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Urgensi investigasi ini semakin menguat mengingat berbagai kasus pelanggaran SOP yang telah terjadi di unit SPPG di berbagai daerah lain. Misalnya, di Surabaya, hasil BAP internal menemukan adanya kesalahan penerapan SOP pada SPPG Bubutan Tembok Dukuh yang diduga menjadi penyebab keracunan 200 siswa. Di Grobogan, Ketua Satgas MBG bahkan mengancam akan menutup SPPG yang masih mengabaikan SOP. Bahkan di Jawa Barat, Wakil Ketua DPR menemukan sejumlah pelanggaran SOP di dapur penyedia MBG dan BGN mengancam akan menutup dapur yang terbukti melanggar aturan.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mengakui adanya beberapa SPPG yang tidak menerapkan SOP dalam mempersiapkan menu MBG, serta adanya SPPG yang luput dari pengawasan BGN. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pelanggaran SOP di SPPG bukanlah hal yang terisolasi, melainkan sebuah isu sistemik yang membutuhkan penanganan serius.
Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah Flotim mendesak agar pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran di SPPG Mandiri Pohonbao. Investigasi ini penting untuk:
1. Mengungkap Fakta Sebenarnya: Memastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran SOP, termasuk dugaan membawa masuk bahan non-halal ke dapur produksi. 2. Menegakkan Akuntabilitas: Meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. 3. Meningkatkan Pengawasan: Mengevaluasi sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap operasional SPPG dan dapur MBG untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 4. Memulihkan Kepercayaan Publik: Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Kasus di SPPG Mandiri Pohonbao ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola dan pengawasan program MBG secara keseluruhan, tidak hanya di Flores Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap SOP adalah kunci utama agar program-program seperti MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Source: afb tv kupang
#Pemuda Muhammadiyah #SPPG Mandiri Pohonbao #Pelanggaran SOP