BUGALIMA - Di era digital yang serba cepat ini, birokrasi seringkali terkesan kaku, lamban, dan penuh dengan tumpukan dokumen. Namun, di pelosok Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Flores Timur, Kementerian Agama (Kemenag) sedang berupaya keras untuk mendobrak stigma tersebut. Kepala Kemenag Flores Timur, Yosef Aloysius Babaputra, menegaskan sebuah prinsip fundamental: pembangunan Zona Integritas (ZI) bukanlah sekadar formalitas administratif yang terbungkus rapi dalam map-map berkas. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah revolusi mental yang harus merasuk ke dalam sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Zona Integritas bukan hanya sekadar dokumen," demikian ia menekankan dalam sebuah kesempatan yang berharga. Kalimat ini bukan sekadar jargon kampanye, melainkan sebuah manifesto yang digelorakan untuk menginspirasi perubahan nyata. Babaputra menyadari betul bahwa integritas tidak bisa diukur hanya dari tumpukan kertas atau eviden yang tertata apik. Integritas sejati harus terpancar dari perilaku sehari-hari, dari keberanian menolak segala bentuk gratifikasi dan godaan korupsi yang bisa merusak tatanan pelayanan publik. Bayangkan saja, seorang ASN yang di hadapan dokumen terlihat sempurna, namun di balik layar justru membuka pintu bagi praktik-praktik tercela. Inilah yang ingin dihindari oleh Kemenag Flores Timur.
 |
| Sumber: Pixabay |
Pembangunan Zona Integritas, menurut Babaputra, adalah bagian integral dari upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan lembaga pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa. Ini bukan sekadar target Kemenag Flores Timur semata, melainkan sebuah komitmen nasional untuk menciptakan birokrasi yang bisa dipercaya oleh rakyat. Seluruh ASN dituntut untuk memiliki komitmen yang sama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Penolakan terhadap pungutan liar (pungli), gratifikasi, atau pemberian lain yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas, menjadi salah satu pondasi penting. Sikap ini, jika dihayati dan dipraktikkan secara konsisten, akan membangun kepercayaan masyarakat yang kokoh terhadap pelayanan pemerintah.
Perlu dipahami, pembangunan Zona Integritas itu sendiri merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi. Ini adalah upaya untuk menciptakan unit kerja percontohan yang bebas korupsi (WBK) dan memberikan pelayanan prima (WBBM). Konsep ini terinspirasi dari "island of integrity", sebuah kondisi di mana sebuah unit kerja instansi pemerintah mampu "kebal" dan memberikan tata kelola terbaik, meskipun instansi di sekitarnya mungkin masih berkutat dengan manajemen yang buruk. Kemenag Flores Timur, dengan langkah-langkah konkretnya, ingin menjadi salah satu "pulau integritas" tersebut.
Menolak Gratifikasi: Fondasi Utama Integritas
Salah satu poin krusial yang terus digaungkan oleh Kemenag Flores Timur adalah penolakan gratifikasi. Babaputra menegaskan bahwa pencegahan gratifikasi adalah bagian dari pengendalian internal di lingkungan kerja. Pemahaman terhadap regulasi harus diikuti dengan penerapan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ini berarti, ASN tidak hanya hafal pasal-pasal anti-korupsi, tetapi benar-benar mampu menerapkannya dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Keberanian untuk mengatakan "tidak" pada suap, bingkisan tak pantas, atau imbalan lain yang beraroma kolusi, adalah bukti nyata dari integritas yang kokoh.
Penegasan ini disampaikan Babaputra saat membuka Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi serta Perlindungan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya serius untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh ASN. Peserta yang hadir meliputi ASN Kantor Kemenag Flores Timur, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kepala Madrasah, menunjukkan bahwa komitmen ini merata di berbagai tingkatan.
Perubahan Budaya Kerja, Bukan Sekadar Eviden Tertulis
Keberhasilan pembangunan Zona Integritas, menurut Babaputra, tidak dapat diukur semata-mata dari kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung. Perubahan budaya kerja dan pola pikir ASN adalah dua hal yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih. Ini adalah inti dari gagasan "lebih dari sekadar dokumen". Dokumen mungkin bisa dibuat, tapi perubahan perilaku dan pola pikir jauh lebih sulit dicapai dan dipertahankan.
Di sisi lain, Kemenag Flores Timur juga aktif dalam memperkuat disiplin ASN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Flores Timur, Petrus Wai Leton, menekankan bahwa apel siaga dan apel harian bukan sekadar rutinitas, tetapi instrumen pengendalian internal. Konsistensi kehadiran, pelaksanaan tugas, serta tanggung jawab harus menjadi budaya kerja aparatur. Sistem penghargaan dan sanksi juga diterapkan untuk memastikan kedisiplinan dan kinerja ASN terjaga.
Bahkan, Kemenag Flores Timur terus memperkuat pembangunan Zona Integritas melalui pendampingan terhadap tim penanggung jawab area perubahan. Setiap tim diminta segera mengumpulkan eviden dan menjalankan langkah konkret untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa Kemenag Flores Timur tidak hanya berhenti pada retorika, tetapi bergerak aktif dalam implementasi nyata.
Langkah Konkret dan Inovasi dalam Pembangunan ZI
Kemenag Flores Timur tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan pembangunan Zona Integritas. Mereka secara aktif melakukan evaluasi dan merancang langkah-langkah perbaikan. Rapat Evaluasi ZI Semester I Tahun 2026 menjadi contoh nyata. Evaluasi ini bukan hanya sekadar penilaian, tetapi menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Kemenag Flores Timur, Yosef Aloysius Babaputra, kembali menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi. Perubahan budaya kerja harus menjadi fokus utama. Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, Tim Zona Integritas mengaktifkan kembali dua program inovatif: SKEVO (Sepekan Kemenag Flotim dalam Video, Nagi Bae Edition) dan PERMIZI (Pertemuan Mingguan Zona Integritas). SKEVO dirancang untuk membuka akses informasi mengenai kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sementara PERMIZI menjadi forum evaluasi rutin guna memastikan setiap langkah perbaikan berjalan efektif. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen Kemenag Flores Timur untuk terus berinovasi demi pelayanan yang lebih baik dan transparan.
Integritas: Aset Berharga dalam Pelayanan Publik
Pada akhirnya, pembangunan Zona Integritas adalah tentang menjaga integritas dan menguatkan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi. Kepercayaan tidak lahir dari slogan atau publikasi semata, melainkan tumbuh melalui pengalaman nyata masyarakat saat berinteraksi dengan layanan pemerintah. Masyarakat akan menaruh kepercayaan ketika merasakan pelayanan yang cepat, adil, transparan, dan mudah diakses.
Pembangunan Zona Integritas di Kemenag Flores Timur, dengan penekanannya pada keberanian menolak gratifikasi dan perubahan budaya kerja, adalah langkah strategis menuju terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran. Ketika integritas menjadi napas kehidupan, bukan sekadar dokumen di atas kertas, maka pelayanan publik yang prima, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, akan terwujud.
#Zona Integritas #Kemenag Flores Timur #Pelayanan Publik