BUGALIMA - Pembangunan fisik 65 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah rampung seratus persen. Angka ini terdiri dari 42 titik di Flores Timur dan 23 titik di Lembata. Namun, kabar baik ini datang dengan sebuah catatan penting: puluhan KDMP tersebut belum bisa beroperasi. Pertanyaannya, mengapa? Apa yang membuat tonggak pembangunan ekonomi kerakyatan ini masih terdiam membisu, padahal secara fisik sudah berdiri tegak?
Perlu kita pahami dulu apa itu KDMP. Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini, yang namanya saja sudah menyiratkan semangat gotong royong dan kebangsaan, sejatinya dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Tujuannya mulia: memberdayakan masyarakat lokal, membuka lapangan kerja, dan menciptakan stabilitas harga bagi produk-produk pertanian dan perikanan. Bayangkan, koperasi ini diharapkan menjadi solusi permodalan yang mudah, ringan, dan legal bagi warga, bahkan menjadi tandingan bagi para rentenir yang seringkali mencekik leher masyarakat kecil. Koperasi ini juga ditargetkan menyerap tenaga kerja lokal, sesuai dengan amanat Mendes PDT Yandri Susanto, yang menegaskan bahwa wajib hukumnya bagi KDMP untuk merekrut warga dari desa tempatnya berdiri.
| Sumber: Pixabay |
Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang antara rampungnya pembangunan fisik dengan kesiapan operasional. Komandan Kodim 1624/Flores Timur, Letkol Inf Erly Merlian, menjelaskan bahwa prosesnya masih dalam tahap transisi dari pembangunan fisik menuju operasionalisasi. Tahapan ini meliputi persiapan teknis, verifikasi dan validasi, serta menunggu kelengkapan logistik terpusat sebelum penyerahterimaan dan pengoperasian. Jadi, meskipun bangunan sudah berdiri kokoh, barang-barangnya belum terisi, sistemnya belum terpasang, dan SDM-nya belum sepenuhnya siap untuk menjalankan roda organisasi.
Tantangan Transisi: Dari Fisik Menuju Operasional
Proses transisi ini seringkali menjadi titik krusial yang luput dari perhatian. Pembangunan fisik memang terlihat nyata, memberikan kepuasan visual bahwa ada sesuatu yang telah selesai. Namun, operasionalisasi sebuah lembaga, apalagi yang berskala koperasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, membutuhkan lebih dari sekadar dinding dan atap.
Pertama, ada aspek persiapan teknis dan verifikasi. Ini bisa mencakup pemasangan sistem manajemen, peralatan pendukung operasional, hingga uji coba semua fungsi. Bayangkan sebuah pabrik yang bangunannya megah, tapi mesin-mesinnya belum terpasang atau belum terkalibrasi dengan baik. Tentu saja ia tidak bisa langsung berproduksi.
Kedua, kelengkapan logistik terpusat. KDMP diharapkan menjadi semacam pusat distribusi atau pembelian hasil produksi masyarakat. Ini berarti harus ada rantai pasok yang jelas, dari mana barang akan didatangkan, bagaimana kualitasnya dikontrol, dan bagaimana distribusinya nanti. Jika logistik terpusat belum siap, maka koperasi akan kesulitan menyerap dan mendistribusikan hasil panen atau tangkapan nelayan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gere Wara, bahkan menyebutkan bahwa KDMP akan bertindak sebagai pembeli atau *offtaker* produk nelayan, yang berarti ketersediaan stok dan kelancaran logistik menjadi kunci.
Ketiga, penyerahterimaan dan pengoperasian. Ini adalah momen puncak di mana aset fisik dan logistik diserahterimakan dari pihak pelaksana pembangunan kepada pengelola operasional. Tanpa proses ini, tidak ada pihak yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengoperasikan dan memelihara KDMP. Kapan waktu pastinya beroperasi? Jawabannya, tegas Letkol Inf Erly Merlian, sangat bergantung pada selesainya seluruh proses tersebut.
Lokasi yang Tidak Lazim: Catatan Kritis untuk KDMP
Perlu dicatat, program KDMP ini memang bukan tanpa kritik. Salah satu masalah yang sempat mencuat adalah perihal pemilihan lokasi pembangunan KDMP yang dinilai tidak lazim. Di media sosial, beredar kabar tentang lokasi KDMP yang berada di tengah hutan, di pegunungan, di ngarai, bahkan di area pemakaman. Ada pula KDMP yang berjarak sangat dekat dengan pusat erupsi gunung berapi.
Pemilihan lokasi yang tidak rasional ini, menurut Center of Economic and Law Studies (Celios), disinyalir karena minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan potensi dana yang tidak sesuai peruntukannya. Pertanyaannya, jika lokasinya saja sudah tidak strategis, bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah? Bagaimana aktivitas ekonomi bisa berjalan optimal? Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi dan audit dalam pelaksanaan program semacam ini memang perlu dilakukan secara berkala, agar tidak sekadar mengejar target fisik semata.
KDMP dan Harapan Ekonomi Lokal
Terlepas dari berbagai catatan kritis, harapan terhadap peran KDMP tetap besar. Di Flores Timur dan Lembata, keberadaan KDMP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan nelayan. Di Ende, misalnya, Kampung Nelayan Merah Putih secara spesifik akan melibatkan KDMP dalam pengelolaan perikanan terintegrasi, dari hulu ke hilir. KDMP di sana akan berfungsi sebagai *offtaker* produk nelayan, memberikan kepastian pasar, dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, KDMP juga diharapkan dapat mengembangkan hilirisasi produk perikanan, menciptakan aktivitas ekonomi baru, dan memperluas kesempatan kerja.
Hal senada juga diungkapkan oleh Mendes PDT Yandri Susanto, yang menegaskan bahwa KDMP adalah solusi permodalan yang mudah bagi masyarakat lokal dan wajib menyerap tenaga kerja dari desa setempat. Ini adalah potensi besar yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi fondasi ekonomi yang kuat bagi daerah tersebut.
Menanti Aksi Nyata
Kini, masyarakat Flores Timur dan Lembata menanti kapan "mesin ekonomi" KDMP ini akan benar-benar menyala. Pembangunan fisik adalah langkah awal yang baik, namun proses transisi menuju operasionalisasi harus berjalan lancar dan transparan. Evaluasi terhadap pemilihan lokasi dan efektivitas manajemen perlu terus dilakukan. Harapannya, 65 KDMP yang telah berdiri ini tidak hanya menjadi monumen pembangunan, tetapi benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan masyarakat Flores Timur dan Lembata.
#Koperasi Desa Merah Putih #Flores Timur #Lembata