BUGALIMA - Negeri ini, oh negeri pertiwi. Selalu ada saja cerita yang membuat hati terenyuh, namun juga kadang menggelitik untuk ditelisik lebih dalam. Kali ini, kisah datang dari tanah Flores, Nusa Tenggara Timur, tempat Gunung Lewotobi Laki-laki terus menunjukkan amarahnya dengan erupsi. Para korban bencana, yang kehilangan rumah dan ketenangan, kini dijanjikan sebuah kehidupan baru melalui hunian tetap. Dan kabar gembiranya, hunian ini harusnya gratis. Tapi, seperti biasa, di setiap kebaikan selalu ada saja celah yang coba dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dengan tegas memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini bukan sekadar janji, melainkan bentuk kehadiran negara untuk meringankan beban warganya yang sedang dilanda musibah. Beliau bahkan menggarisbawahi, jika ada pungutan dalam bentuk apapun, masyarakat diminta untuk segera melapor. "Apabila ada pungutan atau dikenakan biaya maka lapor langsung ke saya saat itu terjadi dan akan saya tindak tegas pelakunya tanpa pandang bulu," ujar Suharyanto dengan nada serius. Ini adalah pesan yang sangat jelas, sebuah peringatan keras bagi siapa saja yang berniat memperkaya diri di atas penderitaan orang lain.
 |
| Sumber: Pixabay |
Proses pembangunan hunian tetap ini memang tidak berjalan instan. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, penyiapan lahan yang terkadang rumit karena pemerintah daerah mungkin belum memiliki pengalaman dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Belum lagi, kantor pertanahan di daerah tersebut mungkin belum terbiasa dengan proses pengadaan tanah untuk proyek skala sedang, sehingga perlu berkonsultasi dengan pusat. Namun, semua hambatan ini seyogyanya tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pungutan liar. Pemerintah pusat pun telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit, bahkan mencapai Rp 80 miliar untuk membangun 244 unit huntap, yang sudah termasuk perencanaan dan manajemen konstruksi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi para pengungsi.
Kita patut mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sendiri siap membangun ribuan unit rumah. Menteri PKP Maruarar Sirait pernah menyatakan akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT. Waktu yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 5,5 bulan, tergantung pada proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan, dan keamanan di lokasi. Semua ini demi memastikan para korban mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak secepatnya.
Penting untuk diingat, pembangunan hunian tetap ini bukan sekadar membangun tembok dan atap. Ini adalah tentang membangun kembali harapan, membangun kembali kehidupan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, semangat gotong royong, dan transparansi dalam setiap prosesnya sangatlah krusial. Keterlibatan masyarakat sekitar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan juga diharapkan dapat memutar kembali roda perekonomian warga.
Namun, di balik semua upaya positif ini, kekhawatiran akan adanya pungutan liar tetap membayangi. Kasus seperti ini memang bukan hal baru di negeri ini. Oknum-oknum yang memanfaatkan situasi bencana untuk keuntungan pribadi adalah pengkhianat kemanusiaan. Mereka merusak kepercayaan publik dan menghambat program-program pemerintah yang seharusnya berjalan lancar.
Oleh karena itu, pesan dari Kepala BNPB Suharyanto harus menjadi pegangan bagi seluruh warga terdampak. Segera laporkan jika ada yang mencoba meminta biaya dalam bentuk apapun terkait pembangunan hunian tetap ini. Jangan takut, jangan ragu. Laporan Anda akan ditindaklanjuti dengan tegas. Laporan tersebut bisa disampaikan langsung kepada Bapak Suharyanto, atau melalui jalur pelaporan resmi yang disediakan oleh pemerintah, seperti sistem LAPOR!
Bukan hanya soal pungutan liar, ternyata ada juga cerita lain terkait hunian tetap ini. Beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap terkadang mengalami penundaan. Ada berbagai alasan di baliknya, mulai dari kendala administrasi hingga kesulitan dalam penyiapan lahan. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat prosesnya. Bahkan, ada rencana pembangunan hunian tetap untuk 2.209 kepala keluarga korban erupsi Gunung Lewotobi, yang ditargetkan mulai dibangun pada Agustus tahun ini.
Ada pula bantuan dana tunggu hunian yang diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat. Dana ini, yang besarnya Rp 500 ribu per bulan selama enam bulan atau total Rp 3 juta per KK, bertujuan agar warga tidak perlu berlama-lama di pengungsian sambil menunggu rumah mereka selesai dibangun atau direlokasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan solusi yang komprehensif bagi para korban.
Intinya, mari kita awasi bersama proses pembangunan hunian tetap korban erupsi Lewotobi ini. Jadikan informasi yang disampaikan oleh media ini sebagai bekal. Jika ada oknum yang mencoba "bermain" dengan dana atau proses pembangunan, jangan diam saja. Laporkan! Kehadiran negara harus dirasakan oleh seluruh rakyatnya, bukan oleh segelintir orang yang serakah. Mari kita kawal program ini agar berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Pembangunan hunian tetap ini adalah hak para korban, dan hak itu harus terpenuhi tanpa ada pungutan yang memberatkan.
Source: mediaindonesia.com
#Hunian Tetap #Erupsi Lewotobi #Korban Bencana