BUGALIMA - Di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak maju, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menggelar sebuah agenda penting: pelantikan dan pengukuhan 13 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Flores Timur. Acara yang berlangsung pada Selasa, 29 September 2026, di Aula Setda Flores Timur ini, bukan sekadar seremoni pergantian posisi, melainkan sebuah penegasan komitmen Bupati Antonius Doni Dihen untuk memperkuat gerak roda pemerintahan demi pelayanan publik yang semakin prima. Kehadiran Wakil Bupati Ignasius Boli, S.Fil., dan Ketua DPRD Flores Timur Albertus Ola Sinuor, S.Pd., dalam acara tersebut, semakin menunjukkan sinergitas antara berbagai elemen pimpinan daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan ini.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 13 pejabat yang dilantik, empat di antaranya ditugaskan untuk mengisi jabatan strategis pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores Timur. Empat pejabat tersebut adalah Muhamad Ali, S.Sos., yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan; Samuel Willem Sairdekut, S.T., sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil; Karolina Bunga Lawan, A.Md., sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Disdukcapil; dan Martina Ani Lipat Doni, A.Md., sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Disdukcapil. Keempatnya diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi dalam pelayanan dua dinas vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
 |
| Sumber: Pixabay |
Sementara itu, sembilan pejabat lainnya dikukuhkan karena adanya penyesuaian nomenklatur jabatan, penamaan bidang, serta penempatan sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah yang baru. Penyesuaian ini menyasar berbagai dinas, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pengukuhan ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari kepala bidang, kepala seksi, hingga kepala subbagian. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap tantangan zaman dan tuntutan masyarakat.
Dalam amanatnya, Bupati Antonius Doni Dihen tidak hanya sekadar melantik, tetapi juga memberikan penekanan yang kuat mengenai esensi dari sebuah jabatan pemerintahan. Menurut beliau, jabatan bukanlah sekadar simbol kekuasaan atau kedudukan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang diemban untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa meningkat. Beliau menegaskan pentingnya penguatan komitmen, profesionalisme, dan etos kerja yang tinggi bagi setiap pejabat yang dilantik dan dikukuhkan. Ini adalah panggilan untuk menjadi aparatur yang tidak hanya cakap dalam urusan administratif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
Lebih jauh, Bupati Doni Dihen menekankan bahwa aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Di era modern ini, pelayanan publik bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antar lembaga, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase, S.H., dalam acara pelantikan sebelumnya. Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran jalannya roda pemerintahan serta pelayanan publik.
Penekanan pada pelayanan publik ini sejalan dengan berbagai upaya perbaikan yang sedang digalakkan di Flores Timur. Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, secara berkala melakukan pengawasan pelayanan publik di Kabupaten Flores Timur, termasuk menyoroti peran strategis Sekretaris Daerah dalam upaya perbaikan tersebut. Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman ini menunjukkan adanya perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah sesuai standar dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Bupati Doni Dihen juga menggarisbawahi pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan dan ketepatan sasaran sebagai prinsip pelayanan. Hal ini tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Flores Timur bahkan telah menorehkan prestasi dengan menempati peringkat ke-7 dari 22 kabupaten/kota di NTT dalam skor Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Pemkab Flores Timur membuahkan hasil yang positif. Penerapan *Risk Based Surveillance* (RBS) atau pengawasan berbasis risiko juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk mencegah korupsi secara dini.
Kinerja dan akuntabilitas aparatur pemerintah memang menjadi sorotan utama. Dalam sebuah kesempatan, disebutkan bahwa jabatan adalah jalan untuk melahirkan pelayanan prima dan inovasi perubahan. Jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan instrumen etis dan strategis untuk menghadirkan negara yang bekerja efektif bagi warga. Restrukturisasi birokrasi melalui pemberhentian, pengangkatan, rotasi, dan mutasi pejabat adalah kebijakan strategis yang berbasis pada kebutuhan organisasi dan kinerja. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dengan komitmennya untuk tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani, terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pelantikan 13 pejabat ini adalah satu dari sekian banyak langkah strategis yang diambil untuk memperkuat fondasi pelayanan publik. Dengan pejabat yang tepat di posisi yang tepat, diharapkan pelayanan di Dinas Perhubungan, Disdukcapil, serta dinas-dinas lainnya akan semakin meningkat kualitasnya, memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Flores Timur. Misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan harus selalu menjadi pegangan setiap aparatur sipil negara.
Source: https://rri.co.id/regional/111078/lantik-13-pejabat-bupati-flores-timur-tekankan-pelayanan-publik
#Pelayanan Publik #Flores Timur #Mutasi Pejabat