BUGALIMA - Flores Timur, sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, kembali bergulat dengan krisis Bahan Bakar Minyak (BBM). Kali ini, penyaluran Solar dan Pertalite dihentikan sementara, menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, terutama para nelayan dan sopir yang sangat bergantung pada pasokan BBM bersubsidi. Kelangkaan ini bukan fenomena baru, melainkan sebuah siklus yang terus berulang, menguji ketahanan ekonomi dan aktivitas sehari-hari warga di wilayah kepulauan ini.
Penyebab Kelangkaan yang Mendesak
 |
| Gambar dari Pixabay |
Penyebab utama di balik penghentian sementara penyaluran Solar dan Pertalite di Flores Timur terbilang kompleks. Salah satu faktor krusial adalah temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengenai penggunaan solar subsidi yang melampaui kuota yang telah ditetapkan. BPH Migas bahkan sempat memblokir sistem penyaluran di SPBU 01 Larantuka karena pelanggaran ini. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penyelewengan atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, yang berujung pada sanksi dan penghentian pasokan sementara.
Selain itu, masalah distribusi menjadi akar persoalan yang tak kunjung usai. Ketergantungan pada transportasi laut menggunakan kapal tanker membuat pasokan BBM rentan terhadap gangguan. Kerusakan kapal tanker pengangkut BBM ke terminal bahan bakar di Ende menjadi salah satu pemicu kelangkaan pada Agustus 2025. Ditambah lagi, cuaca buruk yang kerap melanda perairan Nusa Tenggara dapat memperlambat jadwal kedatangan pasokan dari terminal lain, seperti Maumere dan Reo. Kondisi ini menciptakan mata rantai pasok yang rapuh, di mana satu titik gangguan saja dapat melumpuhkan ketersediaan BBM di seluruh pulau.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Penghentian sementara penyaluran Solar dan Pertalite berdampak langsung dan signifikan bagi kehidupan masyarakat Flores Timur. Para nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena ketiadaan solar subsidi. Hal ini berakibat pada penurunan drastis pendapatan mereka, yang sebagian besar bergantung pada hasil tangkapan ikan. Kondisi serupa juga dialami oleh para sopir angkutan umum dan kendaraan pribadi. Mereka harus menghadapi antrean panjang di SPBU, bahkan rela bermalam demi mendapatkan BBM.
Krisis BBM ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mematikan roda perekonomian lokal. Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok, lonjakan biaya logistik, dan terhentinya operasional sektor pariwisata menjadi gambaran suram dampak kelangkaan BBM. Harga BBM eceran pun melonjak drastis, mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga resmi, memberatkan masyarakat yang kian kesulitan.
Upaya Penanganan dan Solusi Jangka Panjang
Menghadapi krisis BBM yang berulang, diperlukan langkah-langkah penanganan yang komprehensif. Dari sisi regulasi, BPH Migas dan pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan kuota. Sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pengusaha transportasi, juga perlu digencarkan.
Di sisi logistik, Pertamina perlu mengevaluasi dan memperkuat sistem distribusi BBM ke wilayah-wilayah terpencil seperti Flores. Mencari alternatif moda transportasi selain kapal tanker, serta membangun stok cadangan yang memadai di wilayah strategis, dapat menjadi solusi untuk meminimalisir dampak gangguan pasokan. Koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait juga menjadi kunci agar penanganan krisis dapat berjalan lebih efektif.
Tantangan Distribusi di Wilayah Kepulauan
Flores Timur, sebagai bagian dari gugusan kepulauan di NTT, menghadapi tantangan distribusi BBM yang unik. Jarak antar pulau, kondisi geografis yang kompleks, dan ketergantungan pada transportasi laut menjadi faktor penghambat utama. Penyaluran BBM bersubsidi yang terkesan lambat dan sering terganggu menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan energi di daerah terpencil.
Penting bagi pemerintah untuk menempatkan kebutuhan energi sebagai hak dasar masyarakat, bukan sekadar komoditas pasar. Di balik antrean panjang dan keluh kesah warga, tersimpan pesan mendalam bahwa sistem energi kita masih rapuh dan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan geografis. Saatnya pemerintah berhenti memberikan solusi tambal sulam, dan mulai membangun sistem energi yang inklusif, adil, dan tahan banting demi masa depan masyarakat Flores Timur dan wilayah terpencil lainnya. * Source: liputan6.com
#FloresTimur #KelangkaanBBM #SubsidiSolar