BUGALIMA - Larantuka panas. Namun, bukan soal cuaca. Ini soal pertanggungjawaban uang negara.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka baru saja tuntas menjalankan misi penting. Mereka datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur. Ini bukan kunjungan biasa, melainkan bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan.
Kegiatan itu berlangsung Rabu, 28 Januari 2026, sore hari. KPU Flores Timur yang meminta sendiri Bimtek ini. Mereka sadar, masa depan Pemilu tergantung juga pada tertibnya administrasi anggaran.
Administrasi keuangan negara tidak boleh main-main. Apalagi di lembaga sepenting KPU. Setiap rupiah harus jelas alur dan tujuannya.
Mengapa KKP dan Capaian Output Jadi Prioritas?
Tim KPPN yang hadir bukan orang sembarangan. Ada Moehamat Lestariyono, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS). Ia didampingi oleh Adrianus Samuel Peni, Abram N. D. Garung, dan Maulana Miftah Mubarak. Mereka adalah narasumber ahli di bidangnya.
Tugas mereka kali ini fokus pada tiga hal krusial. Pertama, bagaimana menyusun dan mengisi capaian output yang benar. Capaian output adalah nyawa dari sebuah kegiatan. Ia menunjukkan hasil nyata, bukan sekadar habisnya anggaran.
Kedua, ada materi khusus tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP). KKP adalah inovasi pembayaran yang harus dipahami betul. Penggunaannya harus efisien dan akuntabel. Ini alat transaksi, bukan fasilitas pribadi.
Ketiga, tentu saja soal akuntabilitas keseluruhan. Mereka menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Memperkuat Kapasitas Pengelola Anggaran di Pulau
Bimtek ini adalah bentuk nyata kolaborasi DJPb Kemenkeu dengan KPU di daerah. Ini menunjukkan negara hadir sampai ke tingkat kabupaten. Tujuannya sederhana, membuat administrasi keuangan di daerah makin kuat.
KPU Flores Timur menyambut antusias. Sekretaris KPU, Jermia Elia David Luase, hadir langsung memimpin timnya. Ia membawa semua yang berkepentingan.
Ada Theresia Ose Bolen dari Subbagian Keuangan Umum dan Logistik. Ada juga Bonevasius Sabon Ama dari Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi. Seluruh staf di dua subbagian itu ikut terlibat penuh.
Mereka adalah garda terdepan pengelola anggaran Pemilu. Kapasitas mereka harus mumpuni. Kesalahan sedikit saja bisa berdampak besar.
Mendalami Capaian Output: Kunci Transparansi Kinerja
Capaian output seringkali menjadi kendala. Anggaran sudah terserap, tapi output-nya kabur. Ini yang harus dibenahi.
KPPN Larantuka hadir memberi pendampingan intensif. Mereka menjelaskan cara mengukur kinerja secara terukur. Setiap kegiatan harus punya indikator yang jelas.
Pengisian output yang baik akan menaikkan kredibilitas KPU. Masyarakat bisa melihat langsung apa hasil dari uang yang mereka kelola. Transparansi adalah wajib.
Menghindari Jerat Administrasi: Efisiensi Lewat KKP
Materi KKP mendapat perhatian khusus. Penggunaan uang tunai harus dikurangi. Transaksi nontunai adalah masa depan.
KKP menawarkan kemudahan dan kecepatan. Namun, risikonya juga ada. Tim KPPN menekankan batasan dan prosedur yang ketat.
Mereka diajarkan bagaimana membuat pertanggungjawaban KKP secara cepat dan tepat. Administrasi yang efektif akan memangkas birokrasi yang panjang. Ini soal efisiensi waktu dan anggaran.
Bimtek ini bukan hanya transfer ilmu. Ini adalah penguatan moral. Para pengelola keuangan KPU diingatkan. Mereka memegang amanah besar.
Amanah itu adalah dana untuk Pemilu. Ini uang rakyat. Pertanggungjawabannya harus setebal buku.
Seluruh peserta diharapkan pulang dengan pemahaman komprehensif. Administrasi keuangan di KPU Flores Timur harus makin tertib. Ini demi Pemilu yang berintegritas dan akuntabel.
Larantuka sudah mengambil langkah maju. Penguatan di akar rumput seperti ini sangat vital. Negara butuh para pengelola anggaran yang cekatan.
Mereka harus mampu mengawal uang rakyat dengan integritas tinggi. Proses Bimtek ini menjamin hal tersebut. Kualitas pengelolaan keuangan adalah cermin integritas lembaga.
Administrasi keuangan yang baik akan menjauhkan mereka dari masalah hukum. Ini adalah investasi jangka panjang. Investasi untuk Pemilu yang bersih.
DJPb Kemenkeu melalui KPPN Larantuka memastikan dukungan ini tidak berhenti. Mereka siap terus mendampingi. Tugas mereka adalah mengawal APBN.
APBN di tangan KPU adalah modal demokrasi. Kita harap Bimtek ini membawa hasil nyata. Flores Timur kini punya tim keuangan yang lebih siap.
Mereka siap mengelola uang Pemilu secara efektif. Semua demi tertibnya administrasi. Integritas keuangan di ujung timur Indonesia harus terjaga.
Source: kemenkeu.go.id
#PengelolaanKeuanganKPU #DJPbKemenkeu #KPPNLarantuka