BUGALIMA - Sebuah kabut tipis menggantung di atas agenda penting Pemerintah Kabupaten Flores Timur: pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama. Jadwal yang seharusnya menjadi momen sakral untuk mengisi kekosongan dan merombak birokrasi, kini justru diselimuti ketidakpastian, membuatnya terasa "kabur" bagi banyak pihak yang menanti. Tanggal 30 Maret 2026 lalu menjadi saksi bisu batalnya agenda ini, meninggalkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, akar masalah dari penundaan ini adalah belum turunnya persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hingga Senin, 6 April 2026, Pemkab Flores Timur masih berkutat dengan proses administrasi ini. Para elit birokrasi di lingkungan Pemkab Flores Timur mengakui bahwa ruang koordinasi untuk percepatan penerbitan Pertek BKN akan diintensifkan pasca liburan Hari Raya Paskah. "Masih menunggu Pertek dari BKN. Setelah liburan perayaan Paskah ini, Pemkab Flores Timur akan membangun koordinasi lagi untuk percepatan penerbitan Pertek tersebut. Penjadwalan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama pasti akan sesegera pasca pihak BKN sudah menerbitkan Pertek," ungkap sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
| Sumber: Pixabay |
Situasi ini tentu saja menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran. Di satu sisi, penundaan ini memberi ruang bagi Bupati Anton Doni Dihen untuk melakukan evaluasi mendalam. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Bupati Anton Doni Dihen memang mengisyaratkan potensi perombakan besar-besaran pada skema rotasi perdana untuk jenjang jabatan pimpinan tinggi pratama di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Ignasius Boli Uran. Prioritas utama memang diarahkan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program *big push*, namun Bupati tidak menutup kemungkinan rotasi bagi banyak pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya. "Prinsipnya, tak baik seorang pejabat Eselon 2 menempati jabatannya dalam waktu lama, apalagi dengan iklim kerja yang biasa-biasa saja. Itu akan berdampak pada melembamnya daya inovasi. Jadi sangat memungkinkan banyak rotasi di luar dari ketiga OPD prioritas itu," tegas Bupati Anton Doni Dihen dalam sebuah kesempatan.
Hal ini juga diperkuat dengan pandangan Bupati terkait penempatan pejabat. Ia menekankan bahwa kemampuan memimpin dan aspek manajerial lebih diutamakan ketimbang spesifikasi atau disiplin ilmu teknis yang disandang. "Soal tupoksi teknis pada OPD, tentu pasca menjabat seorang pejabat pimpinan tinggi pratama akan belajar dan beradaptasi dengan hal-hal teknis, sebab ruang pada jabatan pimpinan tinggi pratama adalah ruang kebijakan, oleh karena itu standar pentingnya adalah kepemimpinan dan kemampuan manajerial," jelasnya. Pandangan ini mengindikasikan adanya kesiapan untuk melakukan rotasi besar-besaran demi mendapatkan sosok-sosok yang dinilai paling mampu memimpin dan mengelola OPD.
Kilas Balik Pelantikan Sebelumnya
Sebenarnya, urusan rotasi dan pelantikan pejabat di Flores Timur bukanlah hal baru. Beberapa catatan menunjukkan adanya aktivitas serupa di masa lalu. Misalnya, pada 11 Agustus 2023, Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi melantik 12 pejabat eselon II. Acara yang berlangsung di Aula Setda ini menandai rotasi dan pengisian jabatan penting dalam struktur pemerintahan daerah. Kala itu, 11 dari 12 pejabat yang dilantik mengalami rotasi jabatan, sementara satu pejabat lainnya diperpanjang dalam posisinya. Bahkan, dalam acara yang sama, dilakukan juga pelantikan 10 orang pejabat eselon III.
Kemudian, pada 19 Agustus 2024, Penjabat Bupati Kabupaten Flores Timur Sulastri Rasyid juga melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama. Pelantikan yang dilaksanakan di aula Sekretariat Kabupaten Flores Timur ini bertujuan memperkuat kinerja birokrasi dan mendukung program pembangunan daerah. Pj Bupati Sulastri Rasyid menekankan pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas, serta harapan agar para pejabat mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Flores Timur.
Mengapa Perlu Rotasi?
Pandangan Bupati Anton Doni Dihen mengenai rotasi pejabat memang beralasan kuat. Menempatkan pejabat di posisi yang sama terlalu lama dikhawatirkan dapat menimbulkan stagnasi dan melemahkan inovasi. Iklim kerja yang monoton dapat membuat daya kreasi seorang pejabat tumpul, sehingga dampaknya akan terasa pada lambatnya roda pemerintahan dan pembangunan. Rotasi juga menjadi instrumen penting untuk penyegaran, memberikan kesempatan bagi pejabat untuk mengembangkan kompetensi di bidang yang berbeda, serta menguji kemampuan adaptasi dan kepemimpinan mereka di lingkungan baru.
Selain itu, proses seleksi uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang telah dilalui oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama juga menjadi pertimbangan penting. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan pejabat tidak lagi sekadar berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan melalui proses penilaian yang objektif. Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini, lebih melihat pada kemampuan kepemimpinan dan manajerial, yang dianggap sebagai fondasi utama bagi seorang pejabat eselon II.
Ketidakpastian di Depan Mata
Meskipun berbagai dinamika telah terjadi, ketidakpastian jadwal pelantikan masih menjadi isu utama. Pasca liburan Paskah, diharapkan akan ada kejelasan mengenai terbitnya Pertek dari BKN. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggal pasti yang bisa dipegang. Hal ini tentu saja membuat para pejabat yang menanti posisi baru, serta masyarakat Flores Timur yang mengharapkan roda pemerintahan berjalan optimal, harus bersabar lebih lama.
Semua pihak berharap agar proses administrasi ini dapat segera diselesaikan. Semakin cepat Pertek terbit, semakin cepat pula pelantikan dapat dilaksanakan. Ini akan memungkinkan pejabat yang baru dilantik untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya, serta berkontribusi pada pembangunan daerah. Penundaan yang terlalu lama dikhawatirkan akan berdampak pada kelancaran program-program pemerintah dan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan birokrasi. Semoga kabut ketidakpastian ini segera sirna, digantikan oleh kejelasan jadwal dan semangat baru dalam pembangunan Flores Timur.
#Pelantikan Pejabat #Flores Timur #Birokrasi