BUGALIMA - Tanah Adonara, sebuah pulau yang menyimpan kekayaan budaya dan keindahan alam yang memukau, kembali bergolak. Bukan oleh gemuruh alam, melainkan oleh pekik perang antarwarga yang tak kunjung usai. Laporan terbaru dari Victory News menyebutkan bahwa bentrokan antara warga Desa Narasaosina dan Desa Waiburak di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, kembali pecah pada Sabtu malam, 9 Mei 2026. Kali ini, sengketa tanah adat yang tak menemukan titik temu menjadi pemicu, mengakibatkan enam rumah terbakar dan enam warga terluka akibat tembakan peluru rakitan.
Namun, yang lebih mengejutkan dari insiden ini adalah respons Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen. Dengan tegas, sang bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan bantuan biaya kepada para korban. Alasannya? Bupati Anton menyebut bahwa perang adalah pilihan warga sendiri, dan konsekuensinya harus mereka tanggung. "Pilihan perang adalah pilihan mereka sendiri. Sebelumnya kami sudah tegas menyampaikan, kalau ada yang luka maka biaya rumah sakit ditanggung sendiri. Pemerintah tidak bisa terus-menerus diminta menanggung akibat dari keputusan berperang,” katanya. Sikap ini, menurut Bupati Anton, diambil agar masyarakat tidak dimanjakan dengan bantuan yang justru membuat konflik terus berulang. Ia bahkan meminta pemerintah pusat untuk tidak memberikan bantuan apapun kepada kedua desa yang berkonflik.
 |
| Sumber: Pixabay |
Sebuah pernyataan yang tentu saja mengundang kontroversi. Di satu sisi, ada yang melihat ini sebagai sebuah ketegasan yang perlu, sebuah upaya untuk memutus lingkaran kekerasan yang seolah tak berkesudahan di Adonara. Jika setiap tindakan kekerasan selalu berujung pada bantuan, bukankah itu sama saja dengan memberi lampu hijau untuk terus berperilaku destruktif? Logika ini memang masuk akal, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Anton: "Risiko harus ditanggung oleh mereka yang memilih berperang."
Namun, di sisi lain, pernyataan ini bisa juga dibaca sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan warga. Bukankah tugas pemerintah, dalam segala situasi, adalah melindungi warganya? Termasuk melindungi mereka dari dampak buruk keputusan yang diambil, baik oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain. Ketika enam rumah terbakar dan enam warga terluka akibat peluru rakitan, bukankah ini adalah situasi darurat yang memerlukan campur tangan pemerintah, terlepas dari siapa yang memulai? RSUD Larantuka sendiri mengonfirmasi bahwa hingga Minggu siang, 10 Mei 2026, empat warga korban luka tembak telah masuk rumah sakit dan masih dalam penanganan intensif tim medis.
Konflik Tanah Adat: Akar Masalah yang Terus Mengerogoti
Bentrok kali ini kembali menyoroti isu lama yang tak terselesaikan: sengketa tanah adat. Sejak kapan tanah menjadi begitu berharga, hingga memisahkan saudara sebangsa dan setanah air? Sejarah mencatat, konflik serupa juga pernah terjadi pada Maret 2026, yang mengakibatkan lima warga luka tembak dan sejumlah rumah rusak serta terbakar. Dan kini, di bulan Mei 2026, siklus kekerasan itu terulang kembali.
Upaya mediasi oleh Pemkab Flores Timur sebelumnya memang sudah dilakukan, namun tampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kegagalan mediasi ini menunjukkan betapa rumitnya penyelesaian sengketa tanah adat, yang seringkali melibatkan sejarah panjang, klaim yang kuat, dan ego masing-masing pihak.
Bupati Anton: Antara Ketegasan dan Kemanusiaan
Sikap Bupati Anton Doni Dihen memang patut dicermati. Di satu sisi, ia menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Ia menolak untuk terus menerus menjadi "penanggung biaya" dari sebuah siklus kekerasan yang berulang. Ia melihat bahwa bantuan yang terus menerus diberikan justru akan memanjakan masyarakat dan melanggengkan konflik. "Perang hanya bikin susah. Harga diri Lewo (kampung) tidak perlu lagi ditunjukkan melalui keperkasaan perang," tegasnya.
Namun, di sisi lain, ada pertanyaan etis yang muncul. Apakah ketegasan ini tidak mengorbankan prinsip kemanusiaan? Dalam situasi darurat seperti ini, di mana rumah terbakar dan warga terluka, bukankah seharusnya pemerintah hadir sebagai pelindung dan penolong, tanpa pandang bulu siapa yang memulai konflik? Sejarah gempa bumi di Flores Timur pada April 2026 lalu, misalnya, menunjukkan bagaimana pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik bagi para korban, tanpa melihat latar belakang mereka. Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, kasur, selimut, hingga tenda darurat.
Jika dalam bencana alam pemerintah begitu sigap, mengapa dalam konflik sosial yang juga menimbulkan penderitaan, pemerintah terkesan enggan turun tangan? Apakah nyawa dan harta benda yang hilang akibat konflik tidak lebih berharga daripada yang hilang akibat bencana alam?
Menanti Solusi Jangka Panjang
Apa pun sikap pemerintah daerah, yang jelas adalah bahwa Adonara membutuhkan solusi jangka panjang. Konflik tanah adat ini harus diatasi hingga ke akar-akarnya. Mediasi yang lebih mendalam, pelibatan tokoh adat dan agama, serta penegakan hukum yang tegas namun adil, mungkin bisa menjadi jalan keluar.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Flores Timur, AKBP Adhitya Octorio Putra, memang menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas penanganan konflik sosial ini. Ia juga menyebutkan bahwa Polres Flores Timur telah menempatkan sejumlah pos pengamanan dan melakukan patroli rutin.
Namun, upaya penegakan hukum dan pengamanan saja tidak cukup. Perlu ada upaya pemulihan sosial dan rekonsiliasi yang kuat, sebagaimana yang digaungkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Lamaholot-Kupang, Don Arakian. Ia menekankan pentingnya menahan diri dan mengedepankan persaudaraan adat sebagai jalan penyelesaian konflik. "Orang Adonara boleh keras, tetapi tidak boleh kehilangan persaudaraan," ujarnya.
Ini adalah pesan penting di tengah kobaran api konflik. Di atas segalanya, persaudaraan dan kemanusiaan harus tetap dijaga. Adonara, dengan segala keunikannya, layak mendapatkan kedamaian.
#Adonara #Konflik Sosial #Flores Timur