BUGALIMA - Belum juga selesai urusan administrasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Flores Timur sudah menjadi polemik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tak tinggal diam melihat dinamika yang berkembang. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera menghentikan polemik yang kian memanas ini. Alih-alih berandai-andai, Pemkab diminta fokus pada penyelesaian administrasi yang tertunda.
Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Flores Timur, Basir Kebesa Raya, dalam rapat Banmus pada Rabu, 6 Mei 2026, secara tegas meminta Pemkab untuk menghentikan segala bentuk manuver publik terkait kejelasan tahapan pembentukan BUMD. "Di lapangan, kami selalu mendapat pertanyaan tentang ini. Di medsos pun demikian. Setiap hari kami ditanyakan soal *big push* ayam petelur dan *big push* sapi," ungkap Basir. Pertanyaan ini mencerminkan keresahan masyarakat yang menunggu kepastian dari program-program yang digadang-gadang akan meningkatkan kesejahteraan mereka.
 |
| Sumber: Pixabay |
Persoalan BUMD ini memang bukan barang baru di Flores Timur. Sejak awal, rencana pembentukan BUMD pangan, termasuk program pengadaan dan pemeliharaan sapi serta ayam petelur, telah menyita perhatian publik. Namun, prosesnya yang terkesan lambat dan minimnya transparansi justru menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan. DPRD, sebagai wakil rakyat, merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang mulai resah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Flores Timur, Petrus Pedo Maran, mencoba menenangkan situasi dengan menjelaskan bahwa proses pembentukan BUMD pangan telah sampai pada tahap rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri. "Proses di tingkat kita, kabupaten dan provinsi telah selesai, dan saat ini kita tinggal menunggu rekomendasi dari Dirjen BUMN/BUMD Kemendagri," ujar Sekda Petrus Pedo Maran. Penjelasan ini, meski memberikan sedikit gambaran, tampaknya belum sepenuhnya memuaskan pihak DPRD maupun masyarakat yang terus menanti realisasi konkret.
Mengapa BUMD Begitu Penting?
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Flores Timur sendiri, Bupati Antonius Doni Dihen pernah menyatakan ambisinya untuk meningkatkan PAD bersumber dari BUMD. "Ambisi kita peningkatan bersumber dari BUMD, tapi kita lihat kelembagaan sudah bisa final dalam tahun ini atau tidak. Kita berharap kelembagaan BUMD secepatnya selesai sehingga peningkatan PAD bersumber dari BUMD maksimal," kata Bupati Anton.
Namun, ambisi besar ini tampaknya harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret dan efisien. Proses yang berlarut-larut dan minimnya kejelasan tahapan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti yang dikhawatirkan oleh DPRD. Laporan dari The SMERU Research Institute pada tahun 2014 mengenai iklim usaha di Kabupaten Flores Timur juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang jelas. Tanpa kepastian regulasi dan proses yang transparan, investor swasta enggan masuk, dan peluang kerja bagi masyarakat menjadi terbatas.
Dinamika yang Perlu Diakhiri
Keresahan publik yang disampaikan oleh DPRD bukan tanpa alasan. Dinamika seputar BUMD ini telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, termasuk di media sosial. Jika terus dibiarkan, polemik ini bisa saja berkembang menjadi isu politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
DPRD Flores Timur, melalui anggota Banmus, telah menyuarakan desakan agar Pemkab tidak lagi berandai-andai. Fokus harus dialihkan pada penyelesaian administrasi yang mandek. Kepastian hukum dan administrasi yang jelas akan menjadi fondasi kuat bagi BUMD untuk beroperasi secara efektif dan efisien di kemudian hari.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri dinamika yang tidak produktif ini. Komunikasi yang lebih intensif dan transparan dengan DPRD serta masyarakat adalah kunci utama. Penjelasan yang gamblang mengenai hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil, akan sangat membantu meredakan spekulasi dan membangun kembali kepercayaan publik.
Sudah saatnya Pemkab Flores Timur berhenti bermain api dengan isu BUMD. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil. Masyarakat Flores Timur berhak mendapatkan kepastian dan manfaat dari program-program yang dirancang untuk kemajuan daerah mereka. Jangan sampai BUMD yang seharusnya menjadi lokomotif pembangunan, justru menjadi sumber polemik yang tak berkesudahan.
Source: Flores Terkini
#BUMD Flores Timur #DPRD Flores Timur #Polemik BUMD