BUGALIMA - Ada semacam getaran optimisme yang terasa membuncah dari ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bukan gemuruh pesta, bukan pula sorak-sorai kemenangan perang, melainkan sebuah denyut semangat baru yang terpancar dari komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Pemkab Flotim) untuk memperkuat tata kelola keuangannya. Dan yang membuat denyut ini semakin kencang, adalah kesiapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere untuk turut serta mengawal setiap jengkal transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebuah kolaborasi yang patut kita apresiasi, sebuah langkah strategis yang menunjukkan keseriusan dalam membangun daerah yang lebih baik.
Beberapa waktu lalu, sebuah pertemuan penting digelar di Ruang Rapat Bupati Flores Timur. Bupati Antonius Doni Dihen, didampingi jajaran pejabat daerahnya, menerima audiensi dari Kepala KPP Pratama Maumere, I Made Dwinanda, beserta rombongan. Obrolan yang mengalir dalam suasana kondusif itu, ternyata membicarakan hal-hal yang sangat krusial: penguatan sinergi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, hingga bagaimana meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di wilayah Flotim. Ini bukan sekadar pertemuan formalitas, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk membenahi fondasi ekonomi daerah agar lebih kokoh.
 |
| Sumber: Pixabay |
Pentingnya Dana Bagi Hasil Pajak, misalnya, menjadi salah satu fokus utama. Dana ini, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari realisasi penerimaan pajak nasional. Tujuannya jelas, untuk mendukung pembangunan daerah. Komponen-komponen DBH Pajak yang dibahas pun cukup spesifik, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, dan 29, serta Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dengan memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan dana ini, Pemkab Flotim berharap dapat lebih leluasa dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bupati Anton Doni, dalam kesempatan tersebut, menegaskan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, terobosan-terobosan baru harus terus dicari. “Kita harus kejar sekecil mungkin bisa kita dapatkan akomodasi, walaupun potensi ini harus terus dicari terobosannya sehingga bisa membangun Flores Timur kita di tengah situasi efisiensi sekarang ini,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa Bupati Anton Doni sangat memahami tantangan yang dihadapi, di mana kebutuhan pembangunan terus meningkat, namun ruang fiskal daerah terkadang terbatas. Oleh karena itu, upaya untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, termasuk dari sektor-sektor potensial seperti hotel dan akomodasi, menjadi sebuah keharusan.
Di sisi lain, Kepala KPP Pratama Maumere, I Made Dwinanda, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Pemkab Flotim dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Ia mengakui bahwa Flores Timur termasuk dalam kategori daerah yang tertib dan patuh dalam pelaporan pajak. “Kami menyambut baik kabar ini, Pemerintah Flores Timur termasuk dalam kategori baik dan taat lapor wajib pajak,” ungkapnya. Apresiasi ini tentu menjadi suntikan semangat bagi Pemkab Flotim untuk terus meningkatkan kinerjanya. Namun, kepatuhan administrasi perpajakan semata, menurut Bupati Anton Doni, tidaklah cukup. Ia menekankan perlunya langkah yang lebih agresif dalam mencari potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal.
Sinergi untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Kesiapan KPP Pratama Maumere untuk mengawal transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah bukanlah isapan jempol belaka. KPP Pratama Maumere sendiri memiliki rekam jejak yang baik dalam upaya meningkatkan integritas dan transparansi. Beberapa waktu lalu, KPP Pratama Maumere bahkan telah menggelar sosialisasi antikorupsi eksternal kepada para pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Sosialisasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengguna layanan pajak, rekanan, akademika, pelaku usaha, media massa, hingga tokoh agama.
Dalam sosialisasi tersebut, dibahas empat pokok bahasan penting, meliputi pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan whistleblower, hingga jaminan perlindungan bagi pelapor. Peserta juga diperkenalkan pada hasil Survei Penilaian Integritas Eksternal (SPIE) sebagai bentuk transparansi penilaian publik terhadap layanan KPP. Upaya-upaya seperti ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Maumere tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak, tetapi juga pada pembangunan budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menjaga Keuangan Daerah, Membangun Masa Depan
Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah pilar utama bagi kemajuan sebuah daerah. Ketika keuangan daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien, maka masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya secara langsung. Program-program pembangunan dapat berjalan lancar, pelayanan publik menjadi lebih optimal, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya ini. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, yang menguraikan formula perhitungan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pendapatan umum dan belanja pegawai. Semua ini menunjukkan bahwa Pemkab Flotim memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mengelola keuangannya.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Memperkuat tata kelola keuangan daerah tentu bukanlah tugas yang mudah. Tantangan selalu ada, mulai dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, hingga potensi penyalahgunaan wewenang. Namun, di balik tantangan tersebut, selalu ada peluang yang bisa digali.
Kolaborasi antara Pemkab Flores Timur dan KPP Pratama Maumere adalah salah satu peluang emas. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan optimalisasi DBH Pajak dapat berjalan maksimal, peningkatan PAD dapat terus didorong, dan yang terpenting, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjaga.
Bupati Flores Timur juga terus mengingatkan jajarannya untuk memastikan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa berjalan tepat waktu, berkualitas, dan bebas dari praktik penyimpangan. Ketepatan waktu dan kualitas adalah dua aspek yang tidak boleh dikorbankan. Komitmen untuk menolak segala bentuk praktik tidak sehat juga terus digaungkan.
Semua langkah ini, mulai dari penguatan regulasi, optimalisasi penerimaan, hingga penegakan disiplin, adalah bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Flores Timur yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya, melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif.
Source: Flores Terkini
#Tata Kelola Keuangan #Transparansi Pajak #Sinergi Pemda KPP