BUGALIMA - Di tengah hiruk pikuk globalisasi dan mobilitas tenaga kerja yang kian meningkat, isu perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi sorotan utama. Tak hanya di tingkat nasional, namun juga hingga ke akar rumput, di desa-desa tempat para calon PMI berasal. Menyadari krusialnya peran ini, Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) kembali menunjukkan komitmennya dengan menggelar *workshop* penguatan kapasitas bagi para pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Kegiatan yang bertempat di Larantuka pada Jumat, 19 Juni 2026 ini, menghadirkan sekitar 50 pengurus PPT Desbumi dari tiga desa perluasan di Kabupaten Flores Timur: Desa Riangkotek, Balukering, dan Desa Watotutu.
Ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah upaya sistematis untuk membekali para pengurus dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Mengapa? Karena merekalah, para pengurus PPT Desbumi, yang sejatinya adalah "roh" dari gerakan Desbumi di tingkat desa. Seperti yang ditekankan oleh Direktur YKS, Mansetus Balawala, komitmen dan pemahaman mendalam tentang tata kelola migrasi aman adalah kunci. Jika para pengurus ini memahami tugas pokok dan fungsinya, serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan segala permasalahan yang dihadapi PMI dapat diminimalkan.
 |
| Sumber: Pixabay |
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan peran krusial pemerintah desa dalam memberikan perlindungan awal bagi PMI dan keluarganya. Sebagai unit otonom di tingkat tapak, PPT Desbumi memikul tanggung jawab besar: mengawal proses migrasi aman sejak dari desa, mendokumentasikan data, menangani pengaduan kasus, hingga memberikan layanan informasi migrasi aman. Namun, realitas di lapangan seringkali menghadirkan tantangan. Pergantian personel yang cepat, keterbatasan pemahaman regulasi terbaru, serta mekanisme penanganan kasus yang belum terstandardisasi menjadi beberapa kendala yang kerap dihadapi pengurus PPT Desbumi. Inilah mengapa *workshop* penguatan kapasitas ini menjadi sangat relevan dan penting.
Transformasi Desa Melalui Desbumi
Konsep Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) bukanlah hal baru. YKS sendiri telah bergerak mendampingi perlindungan PMI sejak dini di tingkat tapak, dengan mengembangkan Desbumi di 12 desa di Lembata dan 3 desa di Flores Timur sebagai perluasan pada tahun 2026. Melalui program Desbumi, PPT bertugas mengawal regulasi tingkat desa, seperti Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan PMI, mengelola posko pengaduan, mengedukasi warga, serta memperkuat ekonomi inklusi melalui Koperasi Perempuan Purna Migran (KOPPMI).
Contoh nyata transformasi desa berkat program Desbumi dapat kita lihat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Dalam tiga tahun terakhir, desa ini menunjukkan perubahan sosial yang patut diapresiasi. Melalui inisiatif PPT Desbumi, Desa Baopana berhasil menjadi contoh nyata dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan buruh migran purna, serta penguatan ekonomi lokal.
Menurut Kepala Desa Baopana, Kamilus Y. Lodan, sebelum ada PPT Desbumi, banyak warga yang memilih jalur migrasi tidak resmi dan mengabaikan pentingnya dokumen legal. Dokumen seperti Surat Mutasi dari Desa seringkali diabaikan. Namun, dengan adanya edukasi dan pendampingan intensif dari PPT Desbumi dan YKS, kesadaran warga meningkat drastis. Kini, warga lebih berorientasi pada keselamatan, legalitas, dan perlindungan hak saat hendak merantau ke luar negeri. Keseriusan pemerintah desa terlihat dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang menjadi payung hukum di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah desa untuk menjamin keberlanjutan upaya perlindungan, bukan sekadar program jangka pendek.
Penguatan Kapasitas: Kunci Efektivitas PPT
Workshop yang digelar YKS ini tidak hanya sebatas teori. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek krusial. Kor Sakeng, staf Program YKS Lembata, misalnya, memaparkan materi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan hak-hak PMI. Ia menjelaskan bagaimana Desbumi bertugas mengawal regulasi desa, mengelola posko pengaduan, mengedukasi masyarakat, dan memperkuat ekonomi inklusi.
Tantangan yang dihadapi pengurus PPT Desbumi memang nyata. Pergantian personel yang cepat, keterbatasan pemahaman regulasi, dan belum terstandardisasinya penanganan kasus menjadi perhatian utama. Dengan adanya *workshop* seperti ini, diharapkan para pengurus dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai:
* Tata Kelola Migrasi Aman: Memahami alur, regulasi, dan praktik terbaik dalam memastikan migrasi yang aman bagi warga desa. * Hak-hak Pekerja Migran: Mengetahui secara detail hak-hak PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kepulangan. * Penanganan Pengaduan dan Kasus: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan efektif dalam menangani laporan atau keluhan dari PMI dan keluarganya. * Pencegahan TPPO: Mengenali ciri-ciri dan modus operandi TPPO untuk melindungi warga dari praktik eksploitasi. * Penguatan Ekonomi Lokal: Menggali potensi ekonomi desa dan memberdayakan purna migran, misalnya melalui KOPPMI.
Penguatan kapasitas ini sangat penting. YKS berupaya menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mendorong layanan kesehatan yang prima dan tata kelola migrasi aman, serta memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui PPT Desbumi, masyarakat desa dapat mengakses layanan pengaduan, dukungan administrasi, konseling, bantuan sosial, dan verifikasi dokumen keberangkatan. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah migrasi tidak teratur dan perdagangan manusia.
Menuju Tata Kelola Migrasi yang Lebih Baik
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga terus berupaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik ketenagakerjaan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing. Program-program seperti Magang Nasional, KarirHub, dan SkillHub yang dapat diakses melalui platform SIAPKerja, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempersiapkan calon pekerja migran.
Namun, fondasi perlindungan PMI sejatinya dimulai dari desa. Dengan membekali pengurus PPT Desbumi melalui *workshop* penguatan kapasitas, YKS dan para pemangku kepentingan lainnya tidak hanya memperkuat struktur perlindungan di tingkat akar rumput, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya migrasi yang aman dan bermartabat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan PMI dan kesejahteraan desa.
Source: https://www.aksnews.id/yks-gelar-workshop-penguatan-kapasitas-pengurus-ppt-desbumi-aksi-news/
#Perlindungan Pekerja Migran #Desbumi #Yayasan Kesehatan untuk Semua