BUGALIMA - Keputusan pemerintah pusat sering kali menghadirkan riak di daerah. Kali ini gelombang protes datang dari ujung timur Nusantara. Masalahnya adalah rencana pengangkatan pegawai SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flores Timur bersuara keras. Mereka menilai kebijakan ini sarat ketidakadilan. Sikap tegas ini bukan tanpa alasan kuat. Kebijakan ini dianggap mengabaikan ribuan guru honorer lainnya.
 |
| Gambar dari Pixabay |
Polemik Status Pegawai SPPG
SPPG adalah Satuan Pendidikan di bawah naungan pemerintah daerah. Pegawainya tentu sudah mengabdi lama. Mereka bekerja dengan status kepegawaian non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengabdian mereka patut diacungi jempol.
Pemerintah berencana mengangkat mereka menjadi PPPK. Ini adalah jalur resmi untuk masuk ke dalam sistem ASN. Tujuannya baik, yakni memberikan kepastian status dan kesejahteraan. Namun pelaksanaannya menimbulkan kecemburuan.
Rencana ini seperti membuka kotak pandora lama. Para guru honorer lain merasa dikesampingkan. Mereka sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah-sekolah terpencil. Mereka juga telah memenuhi berbagai persyaratan.
Suara Keras PGRI Flores Timur
Ketua PGRI Flores Timur buka suara lugas. Ia menyebut kebijakan ini sebagai diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok guru yang telah mengabdi lebih lama. Kelompok ini adalah para guru komite dan guru honorer non-kategori.
Mereka telah berjuang tanpa kejelasan status selama puluhan tahun. Kini muncul jalur khusus yang mereka nilai tidak adil. Jalur ini hanya mengakomodasi satu kelompok saja, yakni pegawai SPPG. Proses rekrutmen PPPK harusnya lebih merata.
PGRI Flores Timur menuntut pemerintah meninjau ulang rencana ini. Mereka meminta proses pengangkatan didasarkan pada masa kerja. Pengalaman mengajar harus menjadi prioritas utama. Semua harus diperlakukan secara setara.
Standar Keadilan Pengangkatan
Pemerintah memang berhak menentukan prioritas. Tapi kebijakan ini harus mempertimbangkan rasa keadilan. Keadilan ini adalah kunci dari stabilitas di sektor pendidikan. Guru-guru adalah ujung tombak negara.
Pemerintah selalu menekankan prinsip keahlian. Juga pengalaman dan kredibilitas dalam pengangkatan ASN. Apakah pengangkatan ini sudah mencerminkan prinsip tersebut? Itu pertanyaan besar di lapangan.
PPPK seharusnya menjadi solusi komprehensif. Solusi untuk seluruh tenaga pendidik non-ASN. Bukan hanya solusi parsial bagi satu kelompok tertentu. Inilah yang dipertanyakan oleh PGRI.
Nasib Guru Honorer Non-Kategori
Ada ribuan guru honorer non-kategori di Flores Timur. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa sejati. Mereka mengajar dengan honor yang sangat minim. Status mereka pun sangat tidak pasti.
Setiap hari mereka mengajar dengan penuh dedikasi. Mereka mendidik anak-anak bangsa di pelosok negeri. Mereka berharap ada kebijakan yang adil. Harapan itu kini sedikit meredup.
Ketidakpastian ini menciptakan kelelahan mental. Kelelahan yang akumulatif dan sangat membebani. Mereka merasa pengabdiannya seolah tidak dianggap. Inilah sisi human interest yang terabaikan.
Mereka menanyakan satu hal sederhana. Mengapa mereka yang lebih dulu mengabdi justru tertinggal? Sementara yang lain mendapat karpet merah. Ini adalah luka lama yang kembali terbuka.
Membangun Otoritas Kebijakan
Otoritas pemerintah harus bekerja untuk semua. Kebijakan harus didasarkan pada data lapangan yang akurat. Data yang mencakup semua kelompok guru non-ASN. Pengambilan keputusan tidak boleh terburu-buru.
Pemerintah perlu menunjukkan kredibilitasnya. Kredibilitas dalam mengelola tata kelola guru. Caranya adalah dengan dialog terbuka dan jujur. Mendengarkan keluhan dari organisasi seperti PGRI.
PGRI sudah mengajukan usulan konkret. Mereka meminta adanya afirmasi bagi guru non-kategori. Guru-guru yang benar-benar membutuhkan kepastian. Afirmasi ini berdasarkan masa pengabdian yang lama.
Usulan ini patut dipertimbangkan serius. Ini bukan hanya masalah administratif semata. Ini masalah masa depan ribuan keluarga guru. Ini masalah harga diri dan pengakuan.
Pemerintah harus segera turun tangan. Mengirim tim ke Flores Timur untuk verifikasi data. Menyelidiki secara langsung kondisi di lapangan. Jangan biarkan bara ketidakadilan ini membesar.
Keputusan final harus mencerminkan musyawarah mufakat. Keputusan yang diterima oleh semua pihak. PPPK seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Solusi terbaik adalah solusi untuk semua.
Jika tidak, konflik akan terus berlanjut. Semangat mengajar guru bisa saja menurun. Kualitas pendidikan akan menjadi taruhannya. Ini adalah kerugian besar bagi bangsa.
Kita berharap pemerintah segera merespons. Respons yang cepat dan bijaksana. Memastikan bahwa setiap pengabdian dihargai. Tidak ada yang merasa ditinggalkan dalam proses ini.
Keadilan dalam status kepegawaian adalah hak. Hak yang harus diperjuangkan bersama-sama. Ini adalah ujian bagi kebijakan publik kita. Ujian tentang bagaimana kita menghargai pahlawan.
Source: kompas.com
#PPPK #PGRIFloresTimur #PengangkatanGuru