BUGALIMA - Rencana relokasi besar-besaran di Flores Timur kembali menemui batu sandungan. Warga Desa Nawokote tegas menolak lokasi baru yang disiapkan pemerintah daerah. Total 600 orang dewasa membubuhkan tanda tangan penolakan itu. Surat resminya sudah diantar ke meja bupati, wakil bupati, hingga Ketua DPRD.
Ini bukan sekadar penolakan biasa. Ini soal tanah, soal kehidupan, soal masa depan. Warga Nawokote adalah penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Mereka sudah menderita akibat bencana alam. Kini, mereka tertekan oleh rencana relokasi yang dirasa tidak masuk akal.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Pemkab Flotim) punya rencana. Ada tiga lahan di Kuhe, Todo, dan Kureng yang disiapkan. Tiga lokasi itu dipilih untuk memindahkan lima desa di kawasan risiko tingkat III. Tujuannya tentu saja agar warga aman dari ancaman gunung api.
Tapi bagi warga Nawokote, lokasi yang ditawarkan terasa asing dan jauh. Mereka adalah petani. Hidup mereka terikat erat dengan tanah di Nawokote. Jarak yang terlalu jauh akan memutus rantai ekonomi mereka.
Surat pernyataan penolakan itu diterbitkan pada awal Februari 2026. Kemudian resmi diantar pada 5 Februari 2026. Ini menunjukkan keseriusan dan kesatuan sikap warga. Pemerintah daerah harus mendengar suara yang datang dari akar rumput ini.
Suara Keras dari Nawokote
Gerardus Wolor, Kaur Umum Desa Nawokote, memastikan semua warga setuju. Yang tanda tangan adalah mereka yang sudah dewasa dan memiliki KTP. Ini legitimasi yang sangat kuat. Ia sendiri yang mengantar surat keberatan tersebut.
Alasan utama penolakan sangat manusiawi. Mereka tidak mau jauh dari kebun. Bagi petani, kebun adalah kantor, bank, dan pasar sekaligus. Hidup mereka bergantung pada hasil tani di sana.
Saat ini, mereka tinggal di Hunian Sementara (Huntara). Untuk mencapai kebun, warga harus menempuh perjalanan 19 kilometer. Ongkos transportasi minimal Rp20.000 sekali jalan. Itu beban yang sangat berat.
Relokasi ke lokasi baru yang jauh akan membuat masalah ini permanen. Mereka akan terpisah total dari sumber mata pencaharian. Relokasi seharusnya memberikan kepastian, bukan kesulitan baru.
Warga bukannya tanpa solusi. Mereka sudah mengusulkan lokasi alternatif. Tempatnya di bagian selatan kampung mereka. Nama-nama lokasinya adalah Tanah Bunga, Buewolo, Lamalori, Kojarobet, Ola Taneng, dan Garong Taneng.
Lokasi usulan warga ini bukan ide mendadak. Tempat ini pernah disurvei oleh pemerintah saat wacana relokasi muncul pertama kali. Ini menunjukkan bahwa warga sudah berpikir matang dan realistis. Mereka tahu persis mana tanah yang aman dan produktif.
Relokasi Jauh, Kebun Pun Jauh
Pemerintah menawarkan Kuhe, Todo, dan Kureng. Lokasi-lokasi ini dianggap warga terlalu jauh. Pemindahan paksa bisa menjadi tragedi kemanusiaan yang baru. Terutama bagi para lansia dan anak-anak.
Tokoh Adat Nawokote, Tobias Lewotobi Puka, menjelaskan duduk perkaranya. Ia menegaskan, tanah yang mereka usulkan sudah pernah didata. Warga hanya ingin tinggal di lokasi yang memungkinkan mereka tetap bekerja.
Selain faktor ekonomi, ada alasan adat yang sangat mendasar. Nenek moyang mereka berpesan agar tidak meninggalkan kampung. Nawokote adalah kampung penjaga Gunung Lewotobi. Ini warisan tradisi yang tidak bisa diabaikan.
Sebelumnya, beberapa lokasi relokasi memang sempat dibatalkan. Pembatalan ini karena proses pengusulan Pemda terkesan terburu-buru. Dialog intensif dengan tokoh masyarakat tidak maksimal. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan pernah menekankan pentingnya dialog. Ia meminta pemerintah untuk berdiskusi dengan warga sebelum memutuskan titik relokasi. Tujuannya agar infrastruktur yang dibangun nanti benar-benar ditempati. Jangan sampai rumah sudah jadi, tapi warganya enggan pindah.
Saat bencana, warga sudah berada dalam keadaan sulit. Birokrasi dan proses asesmen tidak boleh dipersulit. Kecepatan dan kemudahan adalah prioritas. Namun, hal itu tidak boleh mengorbankan hak dasar warga untuk hidup layak.
Permasalahan ini kini ada di meja para pengambil keputusan. Bupati Anton Doni Dihen dan jajarannya harus mengambil langkah bijak. Melihat kembali usulan warga Nawokote adalah langkah solutif. Mengukur ulang sejauh mana janji dialog telah ditepati.
Relokasi adalah ikhtiar penyelamatan. Tapi penyelamatan harus seimbang antara keselamatan fisik dan keberlanjutan hidup. Warga Nawokote menunggu jawaban, yang tidak hanya aman dari abu, tetapi juga aman dari kemiskinan baru.
Jalan 19 kilometer dengan biaya Rp20.000 itu terlalu mahal. Kehilangan kebun adalah kehancuran. Pemerintah harus mencari titik temu, bukan titik pisah. Solusi itu harus ada.
Source: ekorantt.com
**
#**RelokasiNawokote #GunungLewotobi #FloresTimur**