BUGALIMA - Flores Timur, atau Flotim, punya cita-cita besar. Mereka ingin mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini menyangkut perut banyak orang. Ini soal stabilitas harga dan ketahanan daerah.
Pemerintah daerah tahu betul pentingnya langkah ini. Mereka sadar rantai pasok pangan harus dikelola serius. Jangan sampai Flotim bergantung pada daerah lain terus-menerus. BUMD Pangan adalah solusi struktural.
 |
| Gambar dari Pixabay |
Ambisi BUMD Pangan Flotim
Tujuan utamanya adalah menekan inflasi. BUMD ini akan berperan sebagai penyangga. Mereka akan membeli hasil tani dan nelayan lokal. Mereka juga yang mengatur distribusi ke pasar.
Model seperti ini sudah jamak di banyak tempat. Pengalaman daerah lain menunjukkan efektivitasnya. Petani mendapatkan harga yang pasti. Konsumen tidak tercekik harga tinggi.
Ide besarnya sudah ada sejak lama. Kajian akademis dan kebutuhan pasar sudah mendukung. Masyarakat Flotim pun sangat menantikan realisasi BUMD ini. Ini janji ekonomi yang harus diwujudkan.
Hambatan di Meja Administrasi
Tapi, kenyataan tidak secepat harapan. Rencana besar ini tersandung hal mendasar. Prosesnya masih berkutat di tahap administrasi. Ranperda, atau Rancangan Peraturan Daerah, belum juga tuntas.
Ini yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik meja? Administrasi sering menjadi kuburan bagi ide-ide brilian. Birokrasi yang berbelit-belit memakan waktu dan energi.
Ranperda ini adalah kunci legalitas. Tanpa Perda, BUMD Pangan tidak punya pijakan hukum kuat. Mereka tidak bisa bergerak leluasa. Anggaran dan operasionalnya akan terhambat.
Dorongan dari Parlemen Lokal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Flotim terus mendorong. Mereka meminta Ranperda ini segera diselesaikan. Parlemen lokal melihat urgensi pendirian BUMD ini. Tekanan publik juga semakin kuat.
Nasib Perda ini masih "tanda petik". Artinya, statusnya belum final dan belum disahkan. Ini status yang sangat mengkhawatirkan. Proyek strategis daerah tidak boleh menggantung tanpa kepastian.
Dorongan ini harus menjadi sinyal kuat bagi eksekutif. Administrasi harus dipercepat. Jangan sampai BUMD Pangan ini hanya menjadi wacana. Flotim butuh aksi, bukan hanya rencana.
Kenapa Perlu BUMD Cepat?
Ketahanan pangan adalah isu nasional. Di tingkat daerah seperti Flotim, ini lebih krusial. Tantangan logistik antar pulau dan cuaca ekstrem sering mengganggu pasokan. Ada kebutuhan untuk menimbun cadangan pangan.
BUMD Pangan akan mengisi kekosongan ini. Ia akan menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Ia akan memastikan stok aman saat musim paceklik. Ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan.
Keterlambatan berarti kerugian ekonomi. Setiap hari yang terlewat adalah peluang yang hilang. Petani tidak punya kepastian pembeli. Investor potensial menunda masuk.
Dampak bagi Petani dan Nelayan
Mari lihat dari sudut pandang petani. Mereka menanam, mereka berharap. Mereka ingin hasil panennya dihargai layak. Selama ini mereka sering berhadapan dengan tengkulak. Margin keuntungan mereka tipis sekali.
BUMD Pangan menjanjikan harga beli yang stabil. Ini bisa memutus rantai permainan harga. Petani akan termotivasi untuk produksi lebih banyak. Kesejahteraan mereka akan terangkat. Ini adalah human interest sejati.
Sama halnya dengan nelayan. Hasil tangkapan mereka harus segera didistribusikan. BUMD bisa menyediakan rantai dingin dan fasilitas penyimpanan. Kualitas produk akan terjaga. Daya saing produk lokal meningkat.
Pelajaran dari Keterlambatan
Kisah BUMD Flotim ini memberi pelajaran penting. Ide bagus harus dibarengi eksekusi yang cepat. Koordinasi antar lembaga harus mulus. Jangan biarkan ego sektoral menjadi sandungan.
Publik menaruh harapan pada tata kelola yang baik. Keahlian dalam menyusun regulasi harus diprioritaskan. Pengalaman daerah lain harus jadi acuan. Otoritas harus menggunakan kewenangannya untuk mempermudah, bukan mempersulit. Kredibilitas Pemda dipertaruhkan.
Sekarang bola ada di tangan administrasi. Ranperda harus segera disahkan menjadi Perda. Flotim tidak bisa menunggu lebih lama. Ketahanan pangan tidak boleh menjadi komoditas politik. Ini adalah kebutuhan dasar.
Source: floresterkini.com
#BUMDPangan #FloresTimur #Ranperda