BUGALIMA -
Perjuangan para guru honorer di pelosok negeri, khususnya di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Tenggara, kembali mengemuka. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, mereka justru bergulat dengan kenyataan pahit: gaji yang sangat minim, kehidupan yang serba pas-pasan, dan ketidakpastian status kepegawaian, terutama dalam mewujudkan impian menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini bukan hanya potret segelintir individu, melainkan cerminan ribuan pendidik yang menjadi tulang punggung pendidikan di daerah terpencil, namun luput dari perhatian layak.
Kesejahteraan Terabaikan: Gaji Jauh di Bawah Standar Layak
Kisah pilu datang dari Velsiana Naan Kebarek (32), seorang guru honorer di SDK Balaweling, Desa Balaweling Noten, Kecamatan Witihama, Flores Timur. Selama lebih dari tiga tahun mengabdi, Velsiana hanya menerima gaji bulanan sebesar Rp400.000, bahkan pada awal mengajar gajinya hanya Rp300.000. Gaji ini jelas jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) bahkan kebutuhan dasar untuk hidup layak. Ia bahkan harus merangkap tugas sebagai guru kelas karena kekurangan tenaga pengajar, padahal posisinya adalah guru mata pelajaran. "Sebenarnya guru mata pelajaran, tapi karena kekurangan guru, jadi kami jadikan guru kelas, jadi semua mata pelajaran rangkap mengajar," ujarnya.
Kondisi Velsiana bukanlah anomali. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa banyak guru honorer di Flores Timur menerima honor di bawah Rp500.000 per bulan. Ada yang hanya menerima Rp200.000, Rp300.000, bahkan lebih rendah lagi. Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, menyoroti bahwa gaji guru honorer di wilayahnya masih di bawah UMR. Ia bahkan menyebutkan bahwa di banyak sekolah, baik negeri maupun swasta, guru honorer masih menerima insentif yang jauh dari standar layak.
Beban Ganda di Tengah Keterbatasan
Tak hanya soal gaji, para guru honorer ini juga dibebani tanggung jawab yang besar. Banyak dari mereka yang terpaksa merangkap tugas, mengajar berbagai mata pelajaran karena minimnya jumlah guru. Hal ini tentu menambah beban kerja mereka tanpa adanya kompensasi yang sepadan. Selain itu, beberapa guru bahkan harus rela menempuh perjalanan jauh dan berisiko, terutama saat musim hujan, karena kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di beberapa wilayah Flores Timur.
Jerat Birokrasi: Sulitnya Meraih Status PPPK
Salah satu impian terbesar para guru honorer adalah mendapatkan status kepegawaian yang lebih baik, salah satunya melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, realitasnya, jalan menuju PPPK penuh dengan rintangan. Kuota yang terbatas, persyaratan yang terkadang memberatkan, dan persaingan yang ketat membuat banyak guru honorer harus gigit jari.
Khususnya bagi guru honorer di sekolah swasta, nasib mereka lebih memprihatinkan. Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, menegaskan bahwa guru honorer di sekolah swasta seringkali tidak memiliki akses untuk mengikuti seleksi PPPK, padahal mereka telah mengabdi bertahun-tahun. "Situasi paling memprihatinkan dialami oleh guru honorer di sekolah swasta yang hingga saat ini belum mendapatkan ruang untuk mengikuti seleksi PPPK, padahal mereka telah mengabdi bertahun-tahun dalam mendidik generasi muda di Flores Timur," jelasnya. Hal ini dianggap sebagai ketidakadilan yang harus segera diperbaiki.
Kebijakan yang Belum Berpihak
Beberapa kebijakan pemerintah juga dinilai belum sepenuhnya berpihak pada guru honorer. Contohnya adalah kebijakan mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak selalu mengakomodasi pembayaran honor guru honorer secara memadai. Selain itu, moratorium CPNS yang berkepanjangan semakin memperkecil harapan guru honorer untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Terdapat pula isu terkait ketidakpastian status dan penghasilan bagi tenaga kependidikan honorer lainnya, seperti operator sekolah, yang juga menjadi tulang punggung administrasi di banyak sekolah.
Harapan di Tengah Keputusasaan
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, semangat para guru honorer untuk mencerdaskan anak bangsa tidak pernah padam. Mereka menganggap mengajar sebagai panggilan jiwa dan pengabdian. Melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, suara para guru honorer ini terus diperjuangkan. PGRI secara konsisten menyuarakan aspirasi mereka, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan memberikan kepastian status kepegawaian.
Harapan besar tertuju pada pemerintah untuk membuka kembali kesempatan seleksi PPPK, menambah kuota, serta memberikan perhatian khusus kepada guru honorer di sekolah swasta. Selain itu, perbaikan infrastruktur di daerah terpencil juga menjadi poin penting agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan aman.
Kisah guru honorer di Flores Timur ini menjadi pengingat bahwa masa depan pendidikan bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan para pendidiknya. Tanpa kesejahteraan yang layak, sulit mengharapkan kualitas pendidikan yang optimal. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius dan solusi konkret agar para pahlawan tanpa tanda jasa ini tidak lagi berjuang sendirian.
Source: MetroTVNews.com
#GuruHonorer #FloresTimur #KesejahteraanGuru