BUGALIMA - Momentum peringatan hari besar nasional seringkali menjadi titik tolak untuk menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat. Seperti yang terjadi pada Senin, 18 Mei 2026, ketika Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, melakukan kunjungan penting ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan protokoler, melainkan sebuah upaya strategis untuk menyampaikan berbagai aspirasi para guru di daerahnya, khususnya di Flores Timur, kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani.
Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 18 Mei 2026 ini menjadi panggung bagi Maksimus untuk menyuarakan isu-isu krusial yang selama ini membebani para pendidik. Di antara aspirasi yang disampaikannya adalah mengenai nasib guru honorer, khususnya yang mengajar di sekolah swasta. Ia menyoroti ketidakadilan kebijakan yang kerap dialami oleh para guru swasta, yang padahal memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik tunas bangsa seperti halnya guru di sekolah negeri. Maksimus berargumen bahwa semua guru, tanpa memandang status sekolahnya, patut mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial.
 |
| Sumber: Pixabay |
Lebih lanjut, Maksimus juga menekankan urgensi penguatan perlindungan profesi guru. Di era yang dinamis ini, perlindungan terhadap profesi guru bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Ia juga menyuarakan kepastian mengenai pembahasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang mencakup aspek penting seperti gaji dan tunjangan guru. Perjuangan PGRI Flores Timur ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan hak-hak guru terpenuhi, seperti yang juga terlihat dari apresiasi mereka terhadap rencana pemerintah untuk menghapus status guru honorer mulai tahun 2027.
Kunjungan Maksimus ke DPR RI ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh perwakilan PGRI Flores Timur. Sebelumnya, pada 10 November 2025, Ketua PGRI Flores Timur juga telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan aspirasi serupa. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen PGRI dalam memperjuangkan nasib para pendidik di tanah air.
Perjuangan Tanpa Henti untuk Keadilan Guru
Perjuangan Maksimus Masan Kian di Senayan bukan hanya membawa suara guru-guru di Flores Timur, tetapi juga guru-guru di Nusa Tenggara Timur secara umum. Ia menyampaikan tiga pokok pikiran utama kepada Komisi X DPR RI, yang mencakup: 1. Nasib guru honorer sekolah swasta. 2. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Profesi Guru. 3. Kepastian pembahasan UU Sisdiknas, khususnya terkait gaji dan tunjangan guru.
Menariknya, Maksimus menyampaikan aspirasi ini tidak hanya sebagai Ketua PGRI, tetapi juga sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang tengah menjalankan pembelajaran lapangan terkait Analisis Kebijakan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu pendidikan dan kesejahteraan guru telah meresap hingga ke ranah akademis, di mana para calon pemimpin masa depan pendidikan ikut terlibat dalam mencari solusi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menunjukkan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi guru seperti PGRI dan para pakar pendidikan, dalam pembahasan UU Sisdiknas. Mengenai isu guru honorer sekolah swasta, ia menekankan bahwa DPR telah berulang kali mengingatkan pemerintah agar tidak ada diskriminasi antara guru honorer di sekolah negeri dan swasta. "Tidak boleh ada pengkotakan antara guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta. Semua harus diperlakukan adil. Tidak boleh dibedakan," tegasnya.
Guru: Pilar Kunci Pembangunan Bangsa
Peran guru dalam pembangunan bangsa tidak dapat diremehkan. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan aspirasi para siswa. Guru adalah inspirator yang mampu menumbuhkan minat dan bakat siswa, membantu mereka dalam mengambil keputusan karir yang tepat, dan membekali mereka untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
Dalam konteks ini, upaya PGRI Flores Timur untuk menyuarakan aspirasi guru sangatlah penting. Keadilan bagi guru honorer, perlindungan profesi, dan peningkatan kesejahteraan mereka adalah investasi jangka panjang untuk kualitas pendidikan Indonesia.
Peran guru juga semakin diperkuat seiring dengan aspirasi pendidikan negara. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035, misalnya, menunjukkan bagaimana peningkatan kemahiran, penggunaan teknologi, dan pengukuhan metode pengajaran guru menjadi fokus utama untuk menghasilkan generasi yang berilmu, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, di mana guru dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
Kepala Daerah pun turut berperan dalam memajukan sektor pendidikan. Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, misalnya, telah menyiapkan program pelatihan pertanian bagi petani melalui studi banding. Meskipun fokusnya berbeda, inisiatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di wilayahnya.
Pada akhirnya, aspirasi yang disuarakan oleh Ketua PGRI Flores Timur di hadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI adalah cerminan dari semangat perjuangan para pendidik untuk mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, dan perlindungan yang layak. Perhatian dari pemerintah dan parlemen terhadap isu-isu ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan terhadap guru adalah investasi krusial untuk masa depan bangsa.
Source: RRI.co.id
#Pendidikan #Guru Honorer #Aspirasi Guru