BUGALIMA - Indonesia sedang bergerak menuju kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Sebuah langkah besar yang akan mengubah lanskap bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK). Di ujung timur Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Flores Timur, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Berbagai upaya digencarkan untuk memastikan para pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) siap menghadapi gelombang perubahan ini. Salah satu langkah konkret yang baru saja dilakukan adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluhan Keamanan Pangan yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah investasi penting untuk masa depan para pengusaha lokal.
Mendorong Kesiapan Menuju Wajib Halal 2026
 |
| Sumber: Pixabay |
Program Wajib Halal 2026 adalah sebuah keniscayaan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengamanatkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Ini berlaku untuk berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga barang-barang yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Bagi pelaku usaha, ini berarti sertifikasi halal bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk dapat terus berbisnis secara legal dan mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih luas.
Di Flores Timur, Dinas Kesehatan menggandeng Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) Kabupaten Flores Timur untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pelaku IRTP. Pertemuan yang digelar di Aula Gelekat Nara, Larantuka, ini dihadiri oleh para pengusaha yang antusias mengikuti setiap sesi. Materi yang disampaikan mencakup seluk-beluk regulasi, manfaat fundamental dari sertifikat halal, mekanisme pendaftaran yang kini semakin dipermudah, hingga pemahaman mendalam tentang titik-titik kritis kehalalan dalam produk pangan.
Manfaat Sertifikasi Halal: Lebih dari Sekadar Kepatuhan
Seringkali, pelaku usaha UMKM masih melihat sertifikasi halal hanya sebagai sebuah kewajiban agama semata. Padahal, manfaatnya jauh melampaui itu. Sertifikat halal merupakan bukti nyata komitmen produsen terhadap kualitas, kebersihan, keamanan, dan transparansi produk. Ini membangun fondasi kepercayaan yang kuat dengan konsumen, terutama bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.
"Di Nusa Tenggara Timur, kuota [Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)] tersedia sebanyak 16.349 dan baru terserap 309. Apabila hingga 30 Juni 2026 kuota ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka akan kembali ke alokasi nasional,” ujar Dayang Pravita Amaliyah S., S.E., AWP, Pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Flores Timur. Ini adalah kesempatan emas bagi para pelaku usaha di Flores Timur untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis melalui mekanisme pernyataan mandiri atau *self-declare*. Pemerintah berupaya keras memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak tertinggal dalam arus kewajiban ini.
Lebih lanjut, sertifikasi halal membuka pintu pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Produk yang telah tersertifikasi halal lebih diminati dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin kompetitif. Dalam konteks globalisasi, sertifikasi halal tidak hanya menjadi faktor ekonomi dan perdagangan yang penting, tetapi juga menjadi simbol kebersihan, higienitas, dan kualitas produk.
Membekali Diri dengan Keamanan Pangan
Kegiatan bimtek yang berfokus pada keamanan pangan ini sangat relevan. Keamanan pangan adalah fondasi utama dari produk halal. Tanpa jaminan keamanan, klaim kehalalan akan kehilangan maknanya. Peserta bimtek mendapatkan edukasi mendalam tentang bagaimana memastikan produk mereka aman untuk dikonsumsi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan yang higienis.
Para pelaku usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam sesi diskusi. Mereka aktif bertanya mengenai berbagai hal teknis terkait proses pendaftaran *self-declare*, yang memang membutuhkan penyiapan dokumen pendukung seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku yang digunakan, serta alur proses produksi. Ini menunjukkan kesadaran bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal, komitmen terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah suatu keharusan.
Tantangan dan Peluang di Depan
Perjalanan menuju Wajib Halal 2026 tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah minimnya pemahaman sebagian pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan bisa menjadi hambatan. Namun, kegiatan seperti bimtek ini menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut.
Pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan dinas terkait di daerah, terus berupaya menyederhanakan proses dan memberikan fasilitas. Mekanisme *self-declare* yang difasilitasi kuota gratis adalah salah satu bukti nyata upaya tersebut. Ini adalah peluang besar bagi IRTP di Flores Timur untuk "naik kelas" dan memperluas jangkauan pasar mereka.
Semakin dekatnya tenggat waktu, pengawasan pun akan semakin diperketat. Pengawas JPH memegang peran strategis, tidak hanya dalam melakukan audit, tetapi juga dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan kesiapan para pengusaha dalam memenuhi kewajiban ini.
Menjelang Oktober 2026, kesiapan total dari para pelaku usaha menjadi kunci utama. Ini bukan hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi tentang membangun daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya, memperluas peluang bisnis. Flores Timur, dengan langkah-langkah proaktifnya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk tidak tertinggal dalam era baru jaminan produk halal ini.
#Sertifikasi Halal #Keamanan Pangan #UMKM Flores Timur