BUGALIMA - Senja mulai merayap di ufuk timur Flores, namun di pelabuhan kecil itu, sorot lampu hanya menerangi perahu-perahu yang tertambat lesu. Bukan karena ikan enggan naik ke pukat, tapi karena mesin perahu mereka terdiam membisu. Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, denyut nadi kehidupan para nelayan Flores Timur, kini menjadi komoditas langka yang dipermainkan. Ironisnya, di tengah kesulitan itu, mereka justru menjadi sasaran empuk para mafia BBM.
Sudah menjadi rahasia umum, kelangkaan BBM bersubsidi di Flores Timur bukanlah cerita baru. Para nelayan, tulang punggung ekonomi pesisir, dipaksa berhadapan dengan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), atau bahkan pulang dengan tangan kosong. Kuota yang terbatas, distribusi yang tak merata, dan lemahnya pengawasan menjadi lahan subur bagi praktik-praktik ilegal. Tak heran, jika cerita tentang "mafia BBM" mulai merajalela, menggerogoti hak nelayan yang seharusnya mendapatkan pasokan energi terjangkau untuk melaut.
 |
| Sumber: Pixabay |
Salah satu laporan dari Ekorantt.com pada 24 Juni 2026 dengan tegas mengangkat isu ini: "Nelayan di Flores Timur Jadi Sasaran Mafia Akibat Sulit Akses BBM Subsidi." Judul ini bukan sekadar berita, melainkan jeritan hati ribuan nelayan yang hidupnya terancam. Sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi memaksa mereka bergantung pada sumber lain, yang seringkali berarti harus membayar harga jauh di atas harga resmi. Di sinilah celah bagi para mafia untuk beraksi, membeli pasokan BBM secara borongan, lalu menjualnya kembali dengan harga selangit kepada nelayan yang terdesak.
"Kelangkaan BBM bersubsidi sudah lama terjadi di NTT, seperti Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, hingga kawasan wisata Labuan Bajo. Namun, hingga kini belum ada pembenahan dari otoritas terkait," ungkap Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR, menyoroti betapa sistemiknya masalah ini di Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Ini bukan sekadar masalah di Flores Timur, tapi fenomena yang lebih luas yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat hingga daerah.
Akar Masalah: Kelangkaan dan Sistem Distribusi yang Cacat
Mengapa BBM bersubsidi begitu sulit diakses oleh nelayan Flores Timur? Jawabannya kompleks, namun beberapa faktor utama kerap disebut. Pertama, kuota yang terbatas. Kebutuhan nelayan yang terus meningkat berbenturan dengan kuota yang ditetapkan, seringkali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Flores Timur, Tarsisius Kopong, pernah mengakui adanya dugaan praktik nakal terkait kuota BBM di SPBN Amaparapati yang mencapai 200 kiloliter per bulan, di mana solar subsidi tetap terpakai habis meskipun bukan musim tangkap.
Kedua, distribusi yang tidak tepat sasaran. Laporan dari Mongabay menyebutkan bahwa di beberapa wilayah pesisir, BBM subsidi justru lebih diutamakan untuk pedagang atau pihak lain, sementara nelayan harus mengantre berhari-hari atau bahkan berhutang. Sistem pangkalan minyak khusus nelayan pun tak luput dari masalah. Di Manggarai Timur, misalnya, dugaan praktik "Mafia BBM" di SPBUN Gongger membuat solar subsidi yang seharusnya untuk nelayan, justru diangkut menggunakan mobil pick-up dan dijual ke lokasi lain.
Ketiga, lemahnya pengawasan. Satuan Tugas (Satgas) yang seharusnya berfungsi mengawasi distribusi BBM subsidi di Flores Timur dilaporkan berjalan tidak maksimal. Tarsisius Kopong juga pernah menyayangkan minimnya peran aparat dalam pengawasan di lapangan. Bahkan, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di NTT kerap melibatkan oknum aparat, seperti yang diungkap oleh Polda NTT yang menangkap dua anggota Polri terkait mafia BBM bersubsidi.
Dampak Nyata: Nelayan Terjepit, Ekonomi Terancam
Sulitnya akses BBM bersubsidi ini tidak hanya berakibat pada terhambatnya aktivitas melaut, tetapi juga pada krisis ekonomi yang lebih luas bagi para nelayan dan keluarganya. Ketika kapal tak bisa berlayar, tangkapan ikan menurun drastis, pendapatan pun ikut merosot. Hal ini memaksa nelayan untuk berhutang kepada tengkulak atau mencari sumber penghidupan lain yang belum tentu menjanjikan.
"Kelangkaan BBM tak hanya berdampak pada pendapatan nelayan, namun juga memicu tekanan sosial yang besar," tulis Mongabay. Ketergantungan pada tengkulak meningkat, bahkan beberapa keluarga terpaksa menghentikan pendidikan anak-anak mereka karena biaya hidup yang melonjak. Di Flores Timur, kondisi ini bisa memicu keretakan sosial dan ekonomi yang lebih dalam.
Peran Mafia dan Celah Hukum
Para mafia BBM beroperasi dengan memanfaatkan celah yang ada. Mereka memiliki jaringan yang kuat untuk membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar, entah melalui pembelian berulang dengan barcode palsu, modifikasi tangki kendaraan, atau bahkan keterlibatan oknum distributor. Laporan dari Polres Sikka yang mengungkap enam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan penugasan antara April-Juni 2026 menunjukkan berbagai modus ilegal yang terorganisir, mulai dari pembelian berulang, pemindahan BBM ke jerigen, hingga modifikasi tangki.
Di Kupang, mantan anggota polisi bahkan mengungkap modus mafia solar yang meraup ratusan juta rupiah per hari dengan membeli solar subsidi di SPBU seharga Rp 6.800 per liter, lalu menjualnya kembali antara Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per liter. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam jaringan mafia BBM ini semakin memperparah situasi, menunjukkan betapa dalamnya permainan ini.
Solusi dan Harapan
Menghadapi situasi yang pelik ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan terpadu.
#### 1. Penguatan Pengawasan dan Penindakan
Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, mulai dari tingkat agen hingga SPBU dan SPBN. Penindakan tegas terhadap mafia BBM, termasuk oknum aparat yang terlibat, harus dilakukan tanpa pandang bulu. Polda NTT sendiri telah berulang kali mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal ini. Namun, upaya ini harus terus digelorakan.
#### 2. Perbaikan Sistem Distribusi
Perlu ada evaluasi mendalam terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Peningkatan kuota BBM untuk nelayan Flores Timur, berdasarkan data kebutuhan yang akurat, adalah langkah penting. Selain itu, penggunaan teknologi seperti kartu pintar untuk pembelian BBM nelayan, seperti yang disarankan oleh Ombudsman RI, bisa menjadi solusi untuk mempermudah akses dan meningkatkan transparansi.
#### 3. Pemberdayaan Nelayan
Nelayan perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait BBM bersubsidi dan bagaimana melaporkan praktik-praktik penyimpangan. Pemberdayaan ekonomi alternatif bagi nelayan juga perlu digalakkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber penghidupan.
Kondisi nelayan Flores Timur yang menjadi sasaran mafia akibat sulitnya akses BBM subsidi adalah potret kelam dari pengelolaan sumber daya energi yang belum optimal. Butuh sinergi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, untuk mengembalikan hak nelayan atas BBM bersubsidi dan menjaga keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Source: Ekorantt.com
#BBM Subsidi #Mafia BBM #Nelayan Flores Timur