BUGALIMA - Angka Rp 5,7 miliar mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang. Namun, bagi Kabupaten Flores Timur, angka tersebut adalah sinyal positif, sebuah lonjakan yang patut diperhitungkan. Ini bukan sekadar penambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2026. Ini adalah bukti nyata dari upaya pemerintah daerah untuk menggenjot sumber-sumber pendapatan, dan di balik angka ini, ada satu entitas yang diharapkan menjadi motor penggeraknya: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, dalam pidatonya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Flores Timur pada Senin, 21 September 2026, mengungkapkan bahwa target PAD pada APBD-P 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 5,733 miliar lebih. Jika pada APBD Murni tahun 2026 PAD ditargetkan Rp 65.882.331.173,00, maka pada Rancangan Perubahan APBD, angka tersebut melesat menjadi Rp 71.615.795.015,00. Kenaikan ini, kendati tidak sebesar total kenaikan pendapatan daerah yang mencapai Rp 70 miliar lebih, tetap menjadi perhatian khusus. Total pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD 2026 sendiri ditargetkan sebesar Rp 1,167 triliun, meningkat dari APBD Murni yang sebesar Rp 1,097 triliun lebih.
 |
| Sumber: Pixabay |
Pertanyaannya, dari mana kenaikan Rp 5,7 miliar ini sebagian besar akan digali? Jawaban yang paling logis, dan memang diisyaratkan oleh berbagai analisis, adalah dari sektor kesehatan, khususnya melalui kinerja RSUD. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, sebagai fasilitas kesehatan terbesar di wilayah tersebut, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada PAD. Selama ini, RSUD memang telah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, namun mungkin belum dimaksimalkan potensinya. Kenaikan target ini seolah menjadi cambuk bagi manajemen RSUD untuk lebih agresif dalam mengelola pendapatan.
RSUD: Ujung Tombak Pendapatan Daerah?
Sejarah menunjukkan bahwa rumah sakit daerah, ketika dikelola dengan baik, dapat menjadi mesin pundi-pundi daerah. Di Flores Timur sendiri, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka telah beroperasi dan melayani masyarakat. Namun, ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Laporan hasil kerja gabungan komisi DPRD Flores Timur, misalnya, pernah menyoroti piutang RSUD senilai Rp 7 miliar yang perlu diselesaikan, mengingat penerimaan tersebut berasal dari saat rumah sakit masih berstatus sebagai OPD dan merupakan hak pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang, yang merupakan bagian dari pendapatan, perlu menjadi perhatian serius.
Lebih jauh lagi, tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk tenaga kesehatan di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dan puskesmas pernah dilaporkan baru diterima 60 persen, dengan sisa pembayaran dijanjikan setelah perubahan APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa ada keterkaitan erat antara realisasi pendapatan daerah dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban serta mengelola anggaran secara efisien. Jika RSUD mampu meningkatkan pendapatannya, maka akan ada ruang lebih luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran hak-hak tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan meningkatkan moral dan kinerja mereka.
Tantangan dan Peluang di Tengah Perubahan APBD
Kenaikan target PAD sebesar Rp 5,7 miliar tentu bukan tanpa tantangan. Struktur PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dari komponen-komponen ini, Retribusi Daerah pada APBD Murni ditargetkan sebesar Rp 6.263.305.100,00, namun pada Perubahan APBD mengalami penurunan menjadi Rp 5.062.305.100,00 akibat penyesuaian terhadap Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ini berarti, fokus untuk mencapai kenaikan PAD harus lebih diarahkan pada sektor lain yang potensial, dan RSUD menjadi salah satu kandidat terkuat.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur sendiri sedang mengarahkan tambahan anggaran dalam perubahan APBD 2026 untuk mendukung sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan wilayah. Prioritas belanja mencakup peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sapi, tanaman perkebunan, sarana perikanan, perbaikan infrastruktur, penguatan sektor kesehatan, dan pendidikan. Kinerja RSUD yang optimal akan sangat mendukung penguatan sektor kesehatan ini. Dengan RSUD yang sehat secara finansial, ketersediaan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Flores Timur akan semakin terjamin.
Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik
Perubahan APBD-P 2026 di Flores Timur mencerminkan sebuah strategi yang berani untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Kenaikan target PAD, yang sebagian besar diharapkan datang dari optimalisasi kinerja RSUD, adalah langkah positif. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana daerah dapat secara mandiri membiayai pembangunannya dan meningkatkan kesejahteraan warganya.
RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dengan segala potensinya, memiliki peran krusial dalam mewujudkan target ini. Manajemen rumah sakit perlu didorong untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menggali potensi pendapatan baru, baik dari pelayanan pasien umum maupun dari program-program kesehatan lainnya. Pembangunan poliklinik rawat jalan senilai Rp 3,9 miliar yang direncanakan di RSUD ini juga menjadi salah satu investasi penting yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan kerja keras dari seluruh elemen, termasuk jajaran manajemen dan staf RSUD, target kenaikan PAD sebesar Rp 5,7 miliar ini bukan sekadar harapan kosong. Ia bisa menjadi kenyataan yang membawa Flores Timur semakin dekat pada kemandirian finansial dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
#APBD Flores Timur #RSUD Larantuka #Pendapatan Daerah