BUGALIMA - Inilah dinamika anggaran. Selalu ada cerita di balik angka-angka. Di Flores Timur, drama itu terkuak dalam Pokok Pikiran DPRD untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Mengapa Pokir Begitu Penting?
 |
| Gambar dari Pixabay |
Pokir adalah denyut nadi rakyat. Itu adalah hasil reses, hasil perjuangan anggota dewan di daerah pemilihannya. Mereka menjaring aspirasi, lalu memasukkannya ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Ini bukan sekadar usulan biasa. Ini janji politik.
Prosesnya sangat ketat. Awalnya, ada 533 usulan pokok pikiran yang masuk. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat Flores Timur. Tetapi, proses seleksi dimulai.
Dari ratusan usulan, banyak yang berguguran. Total 361 usulan Pokir dinyatakan gugur di berbagai tahapan. Itu persentase yang sangat besar. Pada akhirnya, hanya 172 usulan Pokir yang berhasil ditetapkan masuk ke dalam RKPD 2026.
Menguak Disparitas Anggaran Dapil
Distribusi 172 Pokir yang lolos ini menjadi sorotan utama. Pembagian jatah pembangunan terasa timpang. Mata anggaran itu seolah condong ke satu sisi.
Faktanya jelas terpampang. Daerah Pemilihan (Dapil) 2 mendapat kuota Pokir terbanyak. Seolah-olah semua jalan lapang terbentang di Dapil tersebut. Sebagian besar kue pembangunan jatuh ke wilayah itu.
Apa alasan di balik dominasi Dapil 2? Apakah anggota dewan dari sana lebih gigih? Atau memang usulan dari Dapil 2 lebih urgen dan matang secara teknis? Pertanyaan ini menggantung di udara.
Dapil 7: Cerita Nol Anggaran
Di sisi lain, ada cerita miris dari Dapil 7. Mereka mendapatkan jatah nol. Tidak ada satu pun Pokir yang dialokasikan untuk Dapil 7. Ini sungguh mengejutkan.
Nol. Angka yang menyakitkan bagi konstituen di Dapil 7. Bagaimana mungkin aspirasi ribuan warga diwakili dengan angka kosong? Ini bukan hanya soal dana, tapi juga soal keadilan pembangunan.
Pokir adalah mekanisme untuk memastikan pembangunan merata. Namun, realitas di APBD TA 2026 Flores Timur justru menunjukkan ketimpangan yang ekstrem. Dapil 7 merasa diabaikan.
Implikasi Politik dan Kredibilitas Dewan
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang kredibilitas perwakilan rakyat. Apa yang terjadi dengan anggota DPRD dari Dapil 7? Apakah mereka lalai dalam proses pengawalan Pokir?
Atau jangan-jangan, mekanisme verifikasi yang terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi lapangan? Proses panjang dari usulan awal hingga Musrenbangkab harusnya menjadi ruang sinkronisasi yang adil. Jika 361 usulan gugur, artinya ada masalah besar di proses perencanaan.
Keahlian teknis dalam merumuskan Pokir menjadi krusial. Bukan sekadar daftar belanja. Pokir harus terintegrasi dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mungkin di sinilah kegagalan Dapil 7. Usulan mereka tidak "kawin" dengan program OPD.
Mendesak Transparansi Proses Verifikasi
Publik berhak tahu. Mengapa Dapil 2 begitu dominan? Apa jenis program yang mereka ajukan? Dan yang paling penting, apa alasan teknis yang membuat semua Pokir Dapil 7 tereliminasi?
Transparansi menjadi kunci untuk menjaga otoritas dewan. Pemerintah Kabupaten dan DPRD harus membuka seluas-luasnya data verifikasi Pokir. Jelaskan secara naratif, bukan hanya angka.
Ini adalah cerminan perencanaan di Flores Timur. Di satu sisi ada pembangunan yang akan melompat di Dapil 2. Di sisi lain, ada Dapil 7 yang harus puas dengan janji kosong. Ini PR besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Mereka harus memastikan tahun berikutnya tidak ada lagi Dapil yang dianaktirikan. Pembangunan harus adil, dimulai dari anggaran.
Source: floresterkini.pikiran-rakyat.com
#PokirDPRD #FloresTimur #APBD2026