** BUGALIMA - Ini adalah cerita tentang kepastian hukum. Sebuah janji regulasi yang baik untuk masyarakat. Di Kupang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) tengah sibuk. Mereka sedang memfasilitasi sebuah proses penting. Proses yang menentukan kualitas hukum di ujung timur Flores.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Flores Timur adalah agendanya. Ini bukan sekadar formalitas biasa. Ini adalah tahap krusial untuk memastikan sebuah aturan benar-benar berguna. Kualitas hukum di daerah dipertaruhkan.
 |
| Gambar dari Pixabay |
Demi Regulasi Daerah yang Efektif
Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, memimpin langsung. Ia didampingi tim ahli yang handal. Ada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi. Hadir juga Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus Bureni. Mereka adalah para pakar yang menjamin setiap kata dalam Ranperda ini sah.
Tamu istimewa datang dari Larantuka. Mereka adalah Rofinus Kopong Teron dan Ato Agil. Keduanya adalah Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Mereka membawa Ranperda inisiatif mereka. Tujuannya adalah konsultasi dan koordinasi intensif.
Kakanwil Silvester menekankan satu hal. Konsultasi ini tahap yang sangat penting. Ini wajib dilakukan dalam pembentukan produk hukum daerah. Jangan sampai ada aturan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dipatuhi.
Proses ini dinamakan harmonisasi dan sinkronisasi. Tujuannya jelas, yakni keselarasan. Ranperda harus selaras dengan semua regulasi yang lebih tinggi. Ini memastikan tidak ada celah hukum. Masyarakat akan mendapatkan kepastian yang penuh.
Menjamin Kepastian dan Kesejahteraan Rakyat
Penyusunan produk hukum daerah memang memerlukan ketelitian tinggi. Setiap pasal dan ayat harus ditelaah mendalam. Kanwil Kemenkum NTT menawarkan keahlian penuh. Mereka memberikan pendampingan teknis dan substansial.
Fokusnya adalah pada implementasi efektif. Regulasi harus dapat diterapkan di lapangan. Ia tidak boleh hanya bagus di atas kertas. Peraturan daerah harus memberikan manfaat nyata. Ujungnya, ini tentang kesejahteraan masyarakat.
Ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat. Mereka mendukung penuh perbaikan regulasi daerah. Mereka tidak ingin ada aturan yang cacat. Cacat itu bisa karena prosedural atau substansial. Maka, keterlibatan perancang hukum sangat ditekankan.
Kepala Divisi Hasran Sapawi menambahkan. Tim Kanwil siap memberi masukan teknis. Mereka juga menyajikan masukan substansial. Ranperda ini harus responsif terhadap kebutuhan lokal. Bukan sekadar meniru dari daerah lain.
Sebuah Ranperda yang baik adalah yang berkualitas. Ia harus harmonis dan utuh. Seluruh aspek—prosedural, substansi, dan teknis—diperiksa cermat. Ini untuk menghindari masalah di kemudian hari. Tidak ada ruang untuk kesalahan.
Harmonisasi ini bukan hanya soal memeriksa kesalahan. Ini juga tentang menyatukan visi. Visi pembangunan daerah. Visi untuk kesejahteraan warga Flores Timur. Semua harus sejalan dalam kerangka hukum nasional.
Peraturan daerah yang lahir dari proses ini akan kokoh. Ia akan menjadi landasan hukum yang kuat. Ia akan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Inilah peran nyata Kemenkum NTT. Mereka adalah ahli yang menjamin kualitas.
Pendampingan ini akan terus berlanjut. Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen penuh. Mereka akan terus fasilitasi pemerintah daerah. Hingga Ranperda ini benar-benar matang. Hingga ia menjadi Peraturan Daerah yang implementatif.
Ini adalah kabar baik dari Kupang. Kerja kolaboratif antara legislatif daerah dan pakar hukum. Mereka bekerja keras di balik layar. Semua demi memastikan Flores Timur memiliki regulasi terbaik. Ini adalah investasi jangka panjang untuk hukum daerah.
Proses pengharmonisasian adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan kebutuhan lokal dengan ketentuan nasional. Jembatan yang menjamin kepastian hukum. Sehingga tidak ada lagi aturan yang tumpang tindih.
Masyarakat Flores Timur bisa tenang. Para wakil rakyat mereka bekerja serius. Mereka dibantu oleh para ahli hukum yang kompeten. Produk hukum yang akan mereka nikmati adalah produk terbaik. Semua ini demi pembangunan daerah yang lebih maju.
Kanwil Kemenkum NTT bertindak sebagai penjaga gawang. Mereka menyaring setiap draf regulasi. Mereka memastikan semuanya sesuai standar. Ini adalah bukti otoritas mereka. Otoritas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Jadi, ketika Ranperda ini disahkan, ia bukan sekadar kertas. Ia adalah cerminan dari kerja keras bersama. Cerminan dari keahlian dan komitmen. Komitmen untuk menciptakan hukum yang adil dan berdaya guna.
Source: merdeka.com
**
#**KemenkumNTT #RanperdaFloresTimur #HarmonisasiHukum**