BUGALIMA - Geliat politik organisasi mahasiswa kini tengah bergejolak. Sebuah guncangan datang dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya Flores Timur. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di sana mengambil sikap keras. Mereka menolak kehadiran Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Penolakan itu terjadi menjelang pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) GMNI NTT. Ini bukan sekadar penolakan biasa. Aksi ini menunjukkan adanya keretakan serius di tubuh GMNI. Bibit dualisme kepemimpinan di tingkat pusat dinilai sudah mengancam persatuan di daerah.
Aksi Penolakan yang Tegas
Keputusan menolak Ketum DPP GMNI untuk membuka Konferda NTT adalah langkah berani. GMNI Flores Timur (Flotim) melihat situasi sudah tidak sehat. Mereka merasa bahwa legitimasi kepemimpinan pusat sedang bermasalah. Konferda mestinya menjadi ajang konsolidasi. Namun, dengan situasi ini, Konferda justru berpotensi membelah.
Pengurus GMNI Flotim sangat tegas dalam pernyataannya. Mereka tidak ingin Konferda menjadi medan perang faksi. Kedatangan salah satu pihak yang bersengketa justru akan memperkeruh suasana. Fokus utama organisasi seharusnya adalah regenerasi dan penguatan ideologi. Bukan malah terjebak dalam konflik internal yang tak berkesudahan.
Flotim menyuarakan keresahan anggotanya secara terbuka. Penolakan ini adalah panggilan darurat. Mereka meminta DPP bersikap jernih dan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Jangan bawa-bawa konflik pusat ke ranah daerah. Daerah hanya ingin fokus menjalankan roda organisasi.
Gerakan ini mengingatkan kita pada pentingnya otoritas tunggal. Sebuah organisasi besar seperti GMNI butuh satu komando yang solid. Jika di pusat saja terjadi tarik-menarik, otomatis daerah akan bingung. Siapa yang harus mereka ikuti, dan mana keputusan yang sah?
Akar Masalah Dualisme Kepemimpinan
Dualisme di tingkat pusat adalah masalah utamanya. Sudah lama terdengar isu tentang dua kubu yang saling mengklaim. Masing-masing merasa paling berhak memimpin organisasi. Kondisi ini tentu saja merusak citra GMNI. Ini juga mengikis kepercayaan anggota di akar rumput.
Dualisme biasanya berawal dari hasil Kongres yang diperdebatkan. Atau bisa juga karena manuver politik internal yang agresif. Akibatnya, ada dua versi kepengurusan yang bergerak bersamaan. Mereka mengeluarkan kebijakan berbeda, bahkan saling bertentangan. Anggota di daerah menjadi korban kebingungan struktural ini.
GMNI Flotim menyoroti betapa fatalnya dualisme ini. Sebuah organisasi yang didirikan dengan semangat persatuan seharusnya menghindari perpecahan. Para pendiri GMNI pasti tidak menginginkan situasi seperti ini. Mereka berjuang demi satu visi, bukan dua kepentingan yang berbeda.
Inilah momen kritis bagi GMNI secara keseluruhan. Masalah ini bukan hanya milik DPP. Ini adalah masalah kolektif yang harus segera dituntaskan. Jika tidak, bukan hanya Konferda NTT yang terancam. Eksistensi GMNI sebagai organisasi mahasiswa progresif bisa perlahan sirna.
Ancaman Persatuan Organisasi
Penolakan GMNI Flotim adalah cerminan dari ketakutan yang lebih besar. Mereka takut Konferda NTT akan menjadi panggung legitimasi sepihak. Padahal, Konferda seharusnya mewadahi seluruh kader. Ini adalah pesta demokrasi organisasi, bukan ajang pembuktian kekuatan faksi.
Jika Konferda tetap dibuka oleh Ketum yang ditolak, perpecahan bisa tak terhindarkan. Kader-kader di NTT bisa terbelah menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Dampak terburuknya adalah terbentuknya dua GMNI di satu wilayah. Ini jelas akan menghancurkan soliditas yang sudah terbangun.
Persatuan adalah modal utama GMNI. Organisasi ini mengusung semangat nasionalisme dan marhaenisme. Nilai-nilai ini akan menjadi hampa jika internalnya sendiri rapuh. Bagaimana bisa menyuarakan persatuan bangsa, jika persatuan di dalam rumah sendiri saja tidak terjaga?
Pengalaman mengajarkan, dualisme selalu berujung pada pelemahan. Energi organisasi akan habis untuk konflik internal. Bukan untuk berjuang melawan ketidakadilan sosial. Kader-kader daerah yang bersemangat akan menjadi apatis. Mereka akan lelah melihat senior-seniornya terus bertikai.
Seruan Moral dan Masa Depan GMNI
GMNI Flotim kini tampil sebagai juru bicara moral. Mereka menyuarakan nurani kolektif. Pesan mereka jelas: selesaikan dulu kekisruhan di pusat. Jangan korbankan organisasi daerah demi kepentingan faksi tertentu. Masa depan GMNI jauh lebih penting daripada jabatan.
Tindakan Flotim ini patut dicermati oleh seluruh kader GMNI di Indonesia. Mereka telah memberikan contoh keberanian bersikap. Keberanian untuk mengatakan "tidak" demi kebaikan organisasi yang lebih besar. Inilah otokritik yang sangat dibutuhkan GMNI hari ini.
Kredibilitas sebuah organisasi diukur dari kemampuan mengelola konflik. DPP GMNI harus menunjukkan keahliannya dalam berorganisasi. Mereka harus segera duduk bersama dan mencari solusi yang rekonsiliatif. Keputusan apapun harus mengutamakan kepentingan seluruh anggota.
Masa depan GMNI terletak di tangan para pemimpinnya saat ini. Apakah mereka akan membiarkan organisasi terbelah dua? Atau mereka akan menanggapi seruan daerah ini dengan bijak? Tugas utama mereka adalah mengembalikan wibawa dan persatuan GMNI.
Waktu terus berjalan, Konferda sudah di depan mata. Keputusan ada di tangan DPP. Respons mereka terhadap penolakan GMNI Flotim akan menjadi penentu. Apakah persatuan akan terselamatkan, atau perpecahan justru semakin dalam? Semoga GMNI bisa kembali bersatu. Demi cita-cita luhur yang pernah mereka pegang teguh.
Source: BonariNews.com
#GMNI #DualismeKepemimpinan #KonferdaNTT