BUGALIMA - Kabut asap tipis masih menyelimuti kawasan Gunung Lewotobi Laki-Laki, namun di balik itu, semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik terus berkobar di Flores Timur. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur baru saja mencapai kesepakatan penting: percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi yang terdampak erupsi gunung berapi yang berstatus Waspada ini. Pertemuan yang berlangsung pada 9 Maret 2026 ini menjadi titik tolak baru dalam upaya pemulihan pascabencana.
Koordinasi Intensif Demi Hunian yang Layak
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, secara langsung menerima audiensi Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen. Diskusi yang mengemuka adalah urgensi penyediaan lahan yang lebih luas. Lilik Kurniawan menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu segera menyiapkan lahan agar pembangunan hunian tetap dapat digenjot. "Percepatan pembangunan hunian tetap menjadi langkah krusial untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak," ujarnya dalam pertemuan tersebut. Dorongan ini bukan tanpa alasan, mengingat ribuan warga Flores Timur masih bertahan di hunian sementara, menunggu kepastian tempat tinggal yang permanen. Berdasarkan data hingga November 2025, tercatat ada 7.959 jiwa yang mengungsi, dengan 1.816 di antaranya menempati hunian sementara.
Lebih dari Sekadar Rumah: Pendekatan Holistik
Pembangunan hunian tetap ini tidak hanya berhenti pada aspek fisik bangunan semata. Kemenko PMK menekankan pentingnya pendekatan lima sektor dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi: permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Tujuannya jelas, agar proses relokasi masyarakat tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi mereka di lokasi baru. Pendekatan holistik ini krusial agar para pengungsi tidak hanya memiliki atap di atas kepala, tetapi juga dapat kembali menata kehidupan mereka dengan lebih baik.
Lokasi Prioritas dan Strategi Paralel
Dalam pertemuan tersebut, hasil rapat koordinasi sebelumnya pada 24 Februari 2026 juga turut dibahas. Tiga lokasi yang menjadi prioritas untuk kawasan relokasi terpadu adalah Todo, Kuhe, dan Kur'eng. Pembangunan tahap awal akan difokuskan pada lokasi Kuhe, yang dinilai siap digunakan. Sementara itu, proses penyediaan lahan di Todo dan Kur'eng didorong untuk dipercepat. Strategi paralel pun diusulkan, di mana penyiapan lahan dilakukan bersamaan dengan pembangunan hunian di lokasi yang sudah siap. "Percepatan pembangunan hunian tetap menjadi langkah krusial untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak," ujar Lilik Kurniawan, menekankan urgensi langkah ini.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun optimisme menyelimuti kesepakatan ini, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan sinkronisasi data dan kelengkapan dokumen untuk setiap lokasi relokasi. Perbedaan luasan lahan antara Surat Keputusan Bupati dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan BPN Flores Timur di lokasi Todo, misalnya, menjadi salah satu poin yang perlu segera diselesaikan. Namun, dengan komitmen kuat dari Kemenko PMK dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diharapkan proses pembangunan hunian tetap ini dapat berjalan lancar dan tuntas. Upaya ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak dasar warga terdampak bencana terpenuhi.
#GunungLewotobiLaki-laki #FloresTimur #HunianTetap