BUGALIMA - Nasib ribuan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, sorotan itu datang dari PDI Perjuangan, yang mendesak pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah panggilan mendesak agar negara hadir sepenuhnya bagi warganya yang terdampak bencana.
Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, secara tegas menyatakan keprihatinannya atas kondisi para penyintas yang masih berada di Hunian Sementara (Huntara). Ia menekankan bahwa penanganan pengungsi harus dilakukan secara fokus, tanpa berujung pada janji-janji kosong yang tak kunjung terealisasi. "Negara wajib hadir dan tidak membiarkan warga terlalu lama berada dalam kondisi memprihatinkan karena minimnya fasilitas. Jangan sampai urusan Huntap ini terus 'berulang tahun' tanpa kepastian," tegas Yunus. Pernyataan ini menggema, menyuarakan kekhawatiran mendalam bahwa penanganan bencana yang lamban dapat menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.
| Sumber: Pixabay |
Kondisi para penyintas di Huntara Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, digambarkan sangat riskan. Tempat tinggal sementara ini dinilai tidak layak huni, dan yang lebih mengkhawatirkan, kawasan tersebut rentan terhadap banjir saat musim hujan tiba. Potensi timbulnya berbagai wabah penyakit menjadi ancaman nyata, ditambah lagi dengan masalah krisis air bersih yang masih membayangi warga. Yunus Takandewa melaporkan bahwa warga terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebuah kondisi yang sungguh memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pengungsi masih sangat minim.
PDI Perjuangan tidak hanya menyuarakan aspirasi warga, tetapi juga menunjukkan aksi nyata. Rombongan PDI Perjuangan membawa bantuan kemanusiaan berupa paket sembako dan menggelar layanan pengobatan gratis. Layanan kesehatan ini dikoordinasikan oleh tim medis dari Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati, yang merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan. Kehadiran mereka di lapangan memberikan sedikit kelegaan bagi para pengungsi yang membutuhkan uluran tangan.
Gerakan PDI Perjuangan ini sejalan dengan komitmen partai dalam penanganan bencana yang bersifat menyeluruh, dari hulu ke hilir. Partai ini memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang bekerja secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengadaan logistik, hingga distribusi bantuan. Pendekatan ini mencakup tiga tim utama: identifikasi kebutuhan korban, pengadaan logistik yang efisien, dan distribusi bantuan ke lapangan. Selain itu, PDI Perjuangan juga gencar mendorong upaya mitigasi bencana, bahkan menerbitkan buku panduan mitigasi bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader untuk bergotong royong membantu pemerintah dalam penanganan bencana alam menunjukkan keseriusan partai dalam isu kemanusiaan. Megawati menekankan bahwa Baguna PDIP dibentuk untuk kerja-kerja kemanusiaan yang responsif, seperti penyediaan dapur umum dan logistik yang sesuai dengan kondisi bencana. "Begitu Baguna turun, yang utama adalah buka dapur umum. Dapur umum itu untuk siapa pun yang membutuhkan, tanpa melihat latar belakang apa pun. Ini urusan kemanusiaan, bukan urusan politik," tegas Megawati.
Kenyataan pahitnya adalah, erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada awal November 2024 lalu telah menimbulkan dampak yang signifikan. Data mencatat lebih dari 2.700 keluarga atau 12.200 orang mengungsi dan terdampak langsung oleh letusan tersebut. Material batu api yang terlontar bahkan menghantam pemukiman warga, menyebabkan kerusakan berat hingga keruntuhan bangunan. Hujan abu vulkanik juga meluas hingga ke wilayah lain, menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan dan mata pencaharian warga. Jalan Trans-Flores sempat ditutup karena ancaman material vulkanik, aliran lava, dan awan panas, mengisolasi akses vital bagi masyarakat.
Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyiapkan dua opsi skema relokasi untuk masyarakat terdampak. Opsi pertama adalah relokasi terpusat, di mana pemerintah menyediakan lahan dan rumah siap huni. Opsi kedua adalah relokasi mandiri, di mana pemerintah membangun rumah di tanah milik warga dengan dukungan fasilitas. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyebutkan bahwa dari 2.209 kepala keluarga yang akan direlokasi, sebagian kecil memilih relokasi mandiri, sementara sisanya memilih terpusat. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana realisasi dari kedua opsi tersebut. Desakan dari PDI Perjuangan menunjukkan bahwa proses pembangunan Huntap masih belum berjalan sesuai harapan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah berupaya melakukan tanggap darurat dengan menyediakan layanan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian. Mobilisasi tim tanggap darurat beserta armada air bersih, mobil dump truck, hidran umum, dan toilet portabel telah dilakukan. Kementerian Sosial (Kemensos) pun telah menyalurkan bantuan logistik senilai Rp 4,8 miliar, yang terdiri dari makanan, tenda, selimut, dan family kit, serta mengerahkan Tim Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu evakuasi dan mendirikan dapur umum. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memberikan bantuan kesehatan dasar dan obat-obatan, serta mendirikan pos kesehatan. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa berbagai instansi pemerintah telah bergerak, namun koordinasi dan percepatan eksekusi pembangunan Huntap tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah besar.
PDI Perjuangan melalui Yunus Takandewa kembali menegaskan urgensi pembangunan Huntap. Pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar tiga lokasi Huntap yang telah diproses dapat segera ditetapkan tahun ini. Tekanan dari partai politik seperti PDI Perjuangan ini penting untuk memastikan bahwa nasib para korban bencana tidak terabaikan dan janji-janji pemerintah tidak sekadar menjadi angin lalu. Jangan sampai isu Huntap ini terus menjadi "anak bawang" dalam prioritas pembangunan, sementara ribuan warga masih hidup dalam ketidakpastian dan kondisi yang memprihatinkan. Keadilan bagi korban bencana harus segera ditegakkan.
#PDI Perjuangan #Korban Lewotobi #Pembangunan Huntap