BUGALIMA - Lautan biru membentang luas, menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat pesisir di Flores Timur, Nusa Tenggara Tenggara. Kapal-kapal rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai Pelra, adalah denyut nadi yang menghubungkan pulau-pulau, mengangkut manusia dan logistik, serta menopang ekonomi lokal. Namun, belakangan ini, denyut nadi tersebut terasa tersendat, bahkan terancam berhenti. Penyebabnya? Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang kian parah, memaksa harga tembus hingga Rp12 ribu per liter. Kondisi ini bukan sekadar cerita sedih, tapi sebuah tragedi kemanusiaan yang mengancam kelangsungan hidup ribuan jiwa.
Selasa, 27 Oktober 2026, menjadi saksi bisu getirnya perjuangan para awak Kapal Motor (KM) Sinar Mutiara. Rute Larantuka-Waiwerang-Lembata, yang setiap hari ramai oleh penumpang dan muatan sembako, nyaris batal berlayar. Penyebabnya? Kosongnya tangki solar. "Solar mau satu minggu ini sulit sekali, kami tadi pagi cari setengah mati," ujar Simon, seorang Anak Buah Kapal (ABK) Sinar Mutiara, dengan nada frustrasi. Kapal yang seharusnya berangkat pagi itu, baru bisa merobek gelombang pada pukul 09.00 Wita. Itupun setelah solar didatangkan dari kapal-kapal nelayan, dengan harga selangit: Rp12 ribu per liter!
 |
| Sumber: Pixabay |
Bayangkan, sebuah kapal Pelra seperti KM Sinar Mutiara membutuhkan sekitar 500 liter solar untuk sekali jalan pulang pergi. Dengan harga Rp12 ribu per liter, biaya operasional membengkak drastis. Simon menambahkan, biaya penyeberangan Larantuka-Waiwerang Rp25 ribu per penumpang dan Larantuka-Lembata Rp50 ribu per penumpang. Kenaikan harga solar ini jelas memberatkan, tidak hanya bagi penyedia jasa, tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut ini.
Mengapa Solar Subsidi Menjadi Langka di Flores Timur?
Masalah kelangkaan solar subsidi di Flores Timur bukanlah cerita baru. Berbagai faktor kompleks saling terkait, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Salah satu akar masalahnya terletak pada sistem kuota dan distribusi BBM bersubsidi. Selama ini, kapal-kapal Pelra seperti KM Sinar Mutiara tidak mendapatkan kuota khusus, padahal mereka memegang peran krusial dalam distribusi logistik antarpulau.
Menurut Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Flores Timur, Tarsisius Kopong, kapal Pelra selama ini mengambil BBM di SPBU terdekat. Namun, di lapangan, ketersediaannya sangat minim. Situasi ini diperparah dengan adanya kebijakan pemblokiran oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada sistem pembelanjaan solar subsidi di SPBU 01 Larantuka. Pemblokiran ini terjadi lantaran adanya dugaan penggunaan BBM yang melampaui kuota alias *over kuota*.
"Menurut orang BPH Migas, ada pemakaian yang berlebihan. Setelah ditelusuri ada hal-hal yang harus kita benahi," ungkap Tarsisius Kopong pada Rabu, 12 November 2025. Ia menjelaskan, kuota solar bersubsidi Flores Timur seharusnya lebih dari 4.000 kiloliter per tahun. Namun, penyerapan solar di Flores Timur mencapai 80% namun *over kuota*, yang dianggap anomali dibandingkan kabupaten lain di NTT.
Dampak yang Merusak
Kelangkaan solar ini tidak hanya berdampak pada kapal Pelra. Aktivitas nelayan pun lumpuh total. Pendapatan mereka menurun drastis. Harga solar yang meroket di tangan pengecer mencapai Rp25 ribu hingga Rp40 ribu per liter. Kondisi ini membuat banyak kapal nelayan terpaksa tidak melaut, karena biaya operasional menjadi tidak sebanding dengan potensi pendapatan.
Lebih miris lagi, kelangkaan BBM ini juga memicu praktik spekulasi dan *panic buying*. Masyarakat, yang dilanda kekhawatiran kehabisan, terpaksa membeli BBM dalam jumlah besar, bahkan menggunakan jeriken, yang berpotensi disalahgunakan untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
Mencari Solusi di Tengah Krisis
Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyadari seriusnya permasalahan ini. Berbagai langkah strategis mulai disiapkan untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga BBM bersubsidi. Koordinasi dengan BPH Migas untuk mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi sesuai kebutuhan riil masyarakat menjadi prioritas.
Selain itu, Pemkab Flores Timur juga berupaya mempercepat pelayanan administrasi bagi nelayan melalui sistem jemput bola untuk penerbitan dokumen penting seperti e-BKP, PAS Kapal, dan Kartu KUSUKA. Ada pula kajian untuk pembentukan sub penyalur BBM di wilayah terpencil, demi memperluas akses distribusi BBM bersubsidi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Namun, solusi jangka panjang yang paling krusial adalah menata kembali sistem distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan stabil. Kapal-kapal Pelra, yang merupakan tulang punggung transportasi antarpulau, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi kuota BBM. Pemberian kuota khusus bagi Pelra akan memastikan kelancaran operasional mereka, menjaga stabilitas harga, dan pada akhirnya, menopang roda perekonomian masyarakat Flores Timur.
Kita berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama, mencari solusi konkret, dan segera mengurai benang kusut kelangkaan BBM ini. Lautan biru Flores Timur seharusnya menjadi lautan peluang, bukan lautan keputusasaan. Nasib ribuan jiwa bergantung pada seberapa cepat dan efektif solusi ini dapat diimplementasikan.
Source: Ekorantt.com
#Flores Timur #Kelangkaan Solar #Harga BBM