BUGALIMA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) angkat bicara soal bentrokan yang terjadi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pihak Kemenkop dengan tegas membantah isu yang beredar bahwa bentrokan tersebut dipicu oleh proyek Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sekretaris Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa akar permasalahan bentrokan ini adalah sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung turun-temurun antara warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina.
Sengketa Tanah Ulayat, Akar Masalah Sebenarnya
 |
| Gambar dari Pixabay |
Konflik yang terjadi di Flores Timur ini bukanlah hal baru. Menurut Ahmad Zabadi, perselisihan antara Desa Waiburak dan Desa Narasaosina ini sudah berlarut-larut dan berakar dari klaim kepemilikan tanah ulayat. "Ini adalah konflik lama antar Desa Waiburak dan Desa Narasaosina yang dipicu oleh sengketa tanah ulayat yang sudah ada turun temurun," jelas Zabadi dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa pembagian administratif di beberapa wilayah di Flores Timur memang masih menyisakan persoalan, terutama terkait kesepakatan hak atas tanah ulayat. Oleh karena itu, narasi yang mengaitkan bentrokan ini dengan pembangunan Kopdes Merah Putih dinilai tidak tepat.
Proyek Kopdes Merah Putih: Lahan Harus "Clean and Clear"
Ahmad Zabadi juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada aktivitas pembangunan fisik terkait program Kopdes Merah Putih di lokasi bentrokan. Pemerintah, melalui Kemenkop UKM, memiliki komitmen kuat untuk hanya membangun fasilitas koperasi di atas lahan yang berstatus "clean and clear," atau bebas dari sengketa hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pendataan aset tanah dan bangunan untuk percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
#### Belum Ada Pembangunan Fisik
"Saat ini pun belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di desa itu. Pemerintah hanya akan menggunakan tanah lahan dengan status clean and clear, tidak dalam kondisi sengketa," tegas Zabadi. Hal ini berarti, meskipun potensi pembangunan Kopdes Merah Putih ada di kedua desa tersebut, pelaksanaannya akan sangat bergantung pada penyelesaian status kepemilikan lahan.
Upaya Mediasi dan Penegakan Hukum
Menanggapi insiden ini, pihak berwenang, termasuk TNI dan Polri, telah dikerahkan ke lokasi untuk meredam situasi dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Proses penyelesaian konflik masih terus berjalan melalui jalur mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, serta penegakan hukum oleh aparat berwenang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menugaskan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi guna memfasilitasi proses perdamaian.
#### Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Kemenkop sendiri telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai bentrokan tersebut. Pihak Kemenkop juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak mengaitkan konflik dengan program pemerintah tanpa dasar yang jelas.
Sejarah Konflik Lahan di Flores Timur
Berdasarkan informasi yang dihimpun, konflik serupa terkait sengketa tanah ulayat di Flores Timur ini bukanlah kejadian pertama. Laporan dari detikcom menyebutkan bahwa bentrokan antara Desa Ile Pati dan Desa Bugalima, yang juga dipicu sengketa tanah ulayat, telah terjadi sejak tahun 2008. Bahkan, pada Oktober 2024, bentrokan tersebut memakan korban jiwa dan menyebabkan ratusan rumah dibakar. Hal ini menunjukkan bahwa akar persoalan di wilayah tersebut memang kompleks dan telah berlangsung lama, jauh sebelum program Kopdes Merah Putih digulirkan.
Pemerintah berharap dengan adanya upaya mediasi dan penegakan hukum yang tegas, sengketa tanah ulayat ini dapat segera terselesaikan, sehingga menciptakan kedamaian dan stabilitas di masyarakat Flores Timur.
Source: BeritaSatu.com
#BentrokFloresTimur #Kemenkop #KopdesMerahPutih