BUGALIMA - Kisah ini tentang sebuah perubahan besar di ujung timur Pulau Flores. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Flores Timur baru saja berganti kulit. Wajah lamanya, yang fokus pada perikanan, kini menghadap ke sektor pangan. Keputusan ini bukan sekadar ganti nama di atas kertas.
Ini adalah pergeseran strategi yang sangat mendasar. Pemerintah Kabupaten Flores Timur bergerak cepat. Mereka melihat peluang sekaligus tantangan yang lebih luas di depan mata. Tujuannya satu, membuat BUMD ini benar-benar hidup dan memberi manfaat.
Mengapa Perikanan Saja Tidak Cukup?
Semula, rencana pendirian BUMD ini sangat spesifik. Mereka ingin fokus mengelola potensi laut yang melimpah. Flores Timur memang dikenal dengan kekayaan baharinya yang luar biasa. Kajian awal bahkan sudah dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Setelah itu, Pemda Flores Timur melanjutkan ke tahap konsultasi penting. Mereka datang ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri. Khususnya, mereka berkonsultasi dengan dua Direktorat Jenderal sekaligus. Yaitu Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Badan Usaha Milik Daerah.
Di situlah titik baliknya terjadi. Kedua Dirjen itu memberikan saran yang hampir seragam. Mereka bilang, kenapa hanya fokus pada satu sektor saja, perikanan? Saran mereka kuat, BUMD ini harus punya cakupan yang lebih luas.
Jackobus Arakian, Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, angkat bicara. Ia menjelaskan semua proses ini di Rapat Paripurna DPRD Flores Timur. Jack Arakian, sapaan akrabnya, mewakili Pemkab menjawab pertanyaan para anggota dewan.
Perubahan inilah yang membuat Ranperda BUMD kembali diajukan. Sebelumnya, Ranperda ini sempat gagal dibahas pada masa sidang DPRD 2025. Kini, ia masuk lagi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Perluasan Cakupan: Dari Laut ke Ladang
Lalu, apa arti "wajah baru" BUMD Pangan ini? Ruang lingkupnya kini jauh lebih besar. BUMD ini tidak lagi hanya mengurus soal ikan di laut. Ia merangkul sektor peternakan dan juga pertanian.
Inilah jawaban atas saran dari Kemendagri. Mereka tidak mau BUMD ini berdiri "pincang". Daerah dengan potensi alam yang beragam harusnya punya BUMD yang multidimensi. BUMD ini harus menjadi motor penggerak ekonomi yang menyeluruh.
Anggota DPRD seperti Hasan Basri, Feris Koten, hingga Yoseph Sani Betan bertanya banyak. Mereka ingin tahu progres dan alasan mendasar perubahan ini. Wajar, karena BUMD adalah harapan besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jack Arakian memaparkan, proses perluasan ini sedang berjalan. Ini adalah langkah strategis untuk ketahanan pangan daerah. Jika fokusnya hanya perikanan, dampak ekonominya mungkin terbatas. Dengan masuknya pangan, peternakan, dan pertanian, dampaknya akan meluas.
Petani dan peternak di Flores Timur kini punya harapan baru. Mereka tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Ada badan usaha milik daerah yang siap menjadi agregator dan offtaker. BUMD ini akan membeli hasil panen dan ternak mereka.
Menuju Ketahanan Pangan Mandiri
Pangan adalah isu vital. Tidak hanya di Flores Timur, tapi di seluruh Indonesia. Dengan hadirnya BUMD Pangan, Pemkab Flores Timur menunjukkan komitmennya. Mereka ingin memastikan ketersediaan pangan lokal.
Ini juga tentang mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Pulau Flores harus bisa mandiri soal perut. Ketergantungan yang tinggi membuat harga mudah bergejolak. BUMD Pangan hadir untuk menstabilkan itu.
Tentu, jalan BUMD ini tidak akan mulus begitu saja. Perluasan sektor berarti kompleksitas yang lebih tinggi. Mengelola perikanan berbeda dengan mengurus ternak atau hasil ladang jagung. Dibutuhkan keahlian dan manajemen yang solid.
Modal awal harus disiapkan dengan matang. Penyertaan modal daerah harus dihitung cermat. Jangan sampai BUMD ini hanya menjadi pajangan. Ia harus menjadi entitas bisnis yang sehat dan menghasilkan untung.
Peran DPRD sangat krusial dalam hal ini. Mereka harus mengawal dan mengawasi setiap tahap. Mulai dari penetapan Ranperda hingga operasional. BUMD ini adalah amanah rakyat, modalnya dari uang rakyat.
Perubahan nama dari BUMD Perikanan menjadi BUMD Pangan hanyalah permulaan. Perubahan sebenarnya ada di lapangan. Bagaimana BUMD ini bisa menaikkan harga jual hasil panen petani? Bagaimana ia bisa membuka lapangan kerja baru?
Ini adalah tantangan nyata. Pemerintah Daerah Flores Timur sudah membuat keputusan besar. Mereka memilih jalan yang lebih lebar dan berisiko. Tetapi juga dengan potensi keuntungan yang jauh lebih besar.
Strategi Multi-Sektor untuk Kesejahteraan
Keputusan ini adalah cerminan visi jangka panjang. Flores Timur tidak ingin lagi hanya dikenal sebagai daerah wisata dan perikanan. Mereka ingin dikenal sebagai lumbung pangan di Nusa Tenggara Timur.
Langkah ini juga menunjukkan fleksibilitas pemerintah daerah. Mereka siap mengubah rencana jika ada saran yang lebih baik. Saran dari Kemendagri tidak diabaikan, justru dieksekusi cepat. Ini menunjukkan responsifitas yang baik.
BUMD Pangan harus segera bergerak. Setelah Ranperda disahkan, struktur organisasi harus diisi orang-orang kompeten. Mereka harus mengerti bisnis, tidak hanya birokrasi. Hasil kajian UGM dan konsultasi Kemendagri harus menjadi panduan.
Mimpi besarnya adalah mengintegrasikan rantai pasok. Mulai dari hulu (bibit, pakan, lahan) hingga ke hilir (pengolahan, distribusi, pemasaran). BUMD Pangan akan menjadi jembatan antara produsen dan konsumen.
Misalnya, membangun pabrik pakan ternak kecil. Atau mendirikan fasilitas penyimpanan dingin untuk hasil laut dan pertanian. Ini akan mengurangi kerugian pascapanen. Ujung-ujungnya, kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Kita tunggu saja, bagaimana BUMD Pangan Flores Timur ini akan beroperasi. Apakah ia akan sukses menjadi pahlawan pangan? Atau hanya menjadi cerita indah di atas kertas Ranperda? Rakyat Flores Timur menanti pembuktiannya.
Source: pikiran-rakyat.com
#BUMDPangan #FloresTimur #Perikanan