BUGALIMA - Di tengah hiruk pikuk pembangunan akses jalan menuju hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebuah praktik gelap mulai tercium. Kabar mengenai jual beli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ilegal tidak hanya menjadi bisikan, tetapi telah menjadi cerita yang santer terdengar di telinga warga. Ironisnya, praktik ini diduga melibatkan oknum-oknum yang memiliki jabatan penting, baik di pemerintahan desa maupun di institusi keamanan yang beroperasi di sekitar lokasi proyek pembangunan jalan huntap senilai Rp38.550.834.000 itu.
Pembangunan jalan ini merupakan bagian krusial dari upaya pemulihan pascabencana, memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat erupsi memiliki akses yang memadai ke hunian baru mereka. Proyek yang dimulai sejak Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026 ini, mencakup pembangunan jalan sepanjang 10,2 kilometer, menggantikan jalan sepanjang 8,3 kilometer yang sebelumnya direncanakan. Namun, di balik megahnya pembangunan infrastruktur, muncul bayangan praktik ilegal yang mengkhawatirkan.
Aliran BBM Subsidi Ilegal yang Menggoda
Warga dari Desa Boru dan Pululera di Kecamatan Wulanggitang, yang lokasinya tak jauh dari proyek, menjadi saksi mata sekaligus sumber informasi mengenai praktik ini. Mereka menyebutkan bahwa jenis BBM subsidi yang paling banyak diperdagangkan adalah Biosolar, dijual kepada pelaksana proyek dengan harga mencapai Rp11.000 per liter. Harga ini jelas jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) untuk BBM bersubsidi. Tidak hanya Biosolar, Pertalite dan minyak tanah bersubsidi pun ikut diperdagangkan, seringkali dengan harga yang melebihi HET.
Dugaan keterlibatan oknum pejabat desa semakin memperkuat kekhawatiran warga. Beberapa warga secara spesifik menduga adanya oknum yang menyandang jabatan penting di desa sekitar sebagai pemasok utama. "Kami menduga, aktivitas tersebut sepertinya dibackingi oknum aparat negara yang bermarkas di wilayah Boru," ujar salah seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Pernyataan ini mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas dan terorganisir di balik praktik jual beli BBM ilegal ini.
Mengapa Jual Beli BBM Subsidi Marak?
BBM bersubsidi, yang seharusnya menjadi penopang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor-sektor tertentu, kini kerap menjadi komoditas gelap. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Flores Timur, tetapi juga menjadi masalah nasional. Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa praktik ini terus merebak:
#### Kesenjangan Harga yang Menggiurkan Perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi, serta harga pasar gelap, menciptakan celah keuntungan yang sangat besar bagi para pelakunya. Harga Biosolar yang dijual kepada pelaksana proyek senilai Rp11.000 per liter jelas memberikan margin keuntungan yang signifikan dibandingkan harga normalnya.
#### Lemahnya Pengawasan Meskipun ada upaya penindakan, seperti penangkapan terhadap 4 tersangka kasus penyelundupan BBM solar ilegal di Flores Timur pada Januari 2023, namun praktik ini seolah tidak pernah benar-benar hilang. Diduga, pengawasan di lapangan belum optimal, sehingga memberikan ruang bagi oknum-oknum untuk terus menjalankan aksinya.
#### Keterlibatan Oknum Pejabat dan Aparat Dugaan keterlibatan oknum pejabat desa maupun aparat penegak hukum menjadi masalah yang paling krusial. Jika pihak yang seharusnya menjaga ketertiban justru terlibat, maka penindakan akan semakin sulit dilakukan. Hal ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan keamanan.
Dampak Pembangunan Jalan Huntap dan Jual Beli BBM Ilegal
Pembangunan akses jalan huntap ini sebenarnya adalah sebuah langkah positif untuk memulihkan kehidupan masyarakat Flores Timur pasca erupsi. Jalan yang dibangun dengan anggaran APBN sebesar Rp38,5 miliar ini tidak hanya menghubungkan lokasi huntap, tetapi juga membuka aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Proyek ini diharapkan selesai pada Juni 2026.
Namun, dampak negatif dari praktik jual beli BBM subsidi ilegal tidak bisa diabaikan. Selain merugikan negara karena hilangnya potensi pendapatan pajak dan kerugian akibat selisih harga, praktik ini juga dapat mengganggu kelancaran proyek itu sendiri. Jika pasokan BBM untuk alat berat menjadi tidak stabil atau harganya membengkak, maka dapat berdampak pada jadwal penyelesaian proyek.
Selain itu, praktik ini juga menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi dengan harga terjangkau menjadi kesulitan, sementara oknum-oknum tertentu meraup keuntungan haram. Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari bencana.
Pemerintah dan aparat penegak hukum di Flores Timur perlu segera menindaklanjuti laporan mengenai praktik jual beli BBM subsidi ilegal ini. Penguatan pengawasan, transparansi dalam pengadaan dan distribusi BBM, serta sanksi tegas bagi para pelaku, termasuk oknum yang terlibat, menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa pembangunan akses jalan huntap ini berjalan lancar dan adil, serta tidak disusupi oleh praktik-praktik ilegal yang merugikan.
* Source: Flores Terkini
#FloresTimur #BBMSubsidiIlegal #PembangunanHuntap