BUGALIMA - Keputusan pahit itu datang menghantam telak. Enam puluh usulan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Flores Timur kandas. Usulan itu ditolak seluruhnya oleh tim anggaran pemerintah daerah. Ini pukulan telak bagi wakil rakyat.
Bukan hanya para legislator yang kecewa. Masyarakat di wilayah Dapil 7 menanggung pil pahitnya. Mereka sudah berharap besar pada usulan pembangunan itu. Mimpi perbaikan jalan, air bersih, atau fasilitas umum lainnya kini harus tertunda.
 |
| Gambar dari Pixabay |
Keputusan penolakan ini menyoroti gesekan klasik. Perencanaan yang berbasis kebutuhan rakyat sering berbenturan dengan aturan birokrasi. Aparat teknis berpegangan pada regulasi yang kaku. Mereka punya dalih yang kuat dan legal.
Pemerintah daerah harusnya peka terhadap aspirasi ini. Aspirasi adalah cerminan kebutuhan nyata di lapangan. Namun, sering kali legalitas mengalahkan urgensi. Akibatnya, pembangunan di tingkat akar rumput menjadi tersendat.
Palu Godam di Dapil Paling Timur
Dapil 7 Flores Timur meliputi wilayah-wilayah yang spesifik. Wilayah ini seringkali memiliki tantangan geografis tersendiri. Anggota DPRD Dapil 7 tentu memahami persis kebutuhan warganya. Usulan Pokir itu bukan isapan jempol belaka.
Pokir adalah jembatan antara kebutuhan konstituen dan anggaran daerah. Tugas pokok anggota dewan adalah menyerap aspirasi. Prosesnya adalah melalui reses dan pertemuan dengan masyarakat. Hasil serapan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk usulan program.
Penolakan 60 usulan sekaligus ini adalah fenomena ekstrem. Ini bukan sekadar penolakan teknis biasa. Ada masalah mendasar dalam koordinasi dan komunikasi. Entah proses perencanaan yang tidak matang. Atau, tim teknis yang terlalu dingin.
Dampak penolakan ini sangat signifikan. Enam puluh program pembangunan lenyap dari daftar prioritas. Bayangkan betapa banyak masyarakat yang terkena imbasnya. Ini adalah janji yang gagal direalisasikan.
Ancaman Kesenjangan Infrastruktur
Sebagian besar usulan yang ditolak berfokus pada infrastruktur dasar. Misalnya, perbaikan jalan desa yang rusak parah. Ada juga pengadaan sarana air bersih di daerah kekeringan. Semua itu adalah isu krusial.
Realisasi pembangunan di daerah terpencil menjadi kunci. Pokir seringkali menjadi satu-satunya jalur anggaran. Jalur itu bisa menjangkau wilayah yang luput dari perencanaan utama. Perencanaan utama sering fokus pada kawasan sentral saja.
Pemerintah daerah berdalih penolakan ini berdasarkan aturan. Mereka menyebut usulan tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini adalah dokumen induk pembangunan lima tahunan. Jika tak masuk RPJMD, usulan sulit disetujui.
Alasan lain adalah masalah teknis administrasi. Usulan Pokir dianggap tidak lengkap. Bisa juga lokasinya tumpang tindih dengan program lain. Dalih ini terdengar legal, tetapi mengabaikan substansi. Substansi itu adalah kebutuhan mendesak masyarakat.
Suara Rakyat yang Terbengkalai
Anggota DPRD Dapil 7 kini menghadapi dilema besar. Mereka harus menjelaskan kepada konstituennya. Apa yang harus mereka katakan tentang janji yang batal? Kredibilitas mereka dipertaruhkan.
Wajah kecewa terlihat jelas dari para wakil rakyat itu. Mereka sudah berjuang untuk mengakomodasi kebutuhan warganya. Usaha mereka justru berakhir sia-sia di meja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sistem seringkali menjadi tembok tebal.
TAPD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memegang kendali penuh. Mereka adalah gerbang terakhir alokasi anggaran. Peran mereka seharusnya adalah memfasilitasi. Bukannya malah memblokir usulan yang datang dari lapangan.
Penting untuk disadari, dewan adalah representasi politik rakyat. Pokir adalah hak politik yang dijamin undang-undang. Jika 60 usulan ditolak, ini menunjukkan ada ketidakseimbangan kekuasaan. Kekuasaan itu ada di tangan eksekutif.
Membedah Mekanisme yang Kaku
Dinamika pembahasan Pokir selalu tegang. Eksekutif cenderung mempertahankan rencana awalnya. Legislatif berjuang memasukkan rencana baru dari masyarakat. Konflik ini terjadi setiap tahun.
Keahlian teknis harus disandingkan dengan pengalaman lapangan. Tim teknis harus turun langsung ke Dapil 7. Mereka perlu melihat urgensi setiap usulan. Mereka tidak bisa hanya menilai dari atas meja.
Otoritas pengambilan keputusan harus fleksibel. Anggaran harus bisa menyesuaikan kebutuhan mendesak. Tidak semua kebutuhan bisa diprediksi lima tahun sebelumnya di RPJMD. Realitas di lapangan bergerak cepat.
Kredibilitas pemerintah daerah dipertaruhkan. Masyarakat akan menilai. Apakah pemerintah pro rakyat atau pro birokrasi? Penolakan masif ini menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan terhadap komitmen pembangunan yang merata.
Pelajaran dari Flores Timur ini sangat berharga. Perlu ada perbaikan menyeluruh dalam mekanisme perencanaan. Anggota dewan dan tim teknis harus duduk bersama lebih awal. Mereka harus menyinkronkan usulan jauh sebelum penetapan.
Sinkronisasi harus dilakukan sebelum program itu benar-benar menjadi Pokir resmi. Tujuannya adalah meminimalkan penolakan teknis. Ini adalah tentang kolaborasi, bukan tentang dominasi satu pihak. Pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama.
Masyarakat Flores Timur Dapil 7 berhak atas pembangunan yang layak. Kebutuhan dasar mereka tidak boleh dikorbankan. Hanya karena terbentur pasal dan ayat aturan. Suara rakyat harus didengar, bukan hanya dicatat, apalagi ditolak.
Source: floresterkini.com
#PokirDPRD #FloresTimur #AnggaranDaerah