BUGALIMA - Hujan deras kembali datang. Bagi warga di Hunian Sementara (Huntara) Lewotobi, Flores Timur, itu bukan berkah. Itu adalah ancaman. Saban hujan turun, air bercampur lumpur pasti masuk ke rumah-rumah mereka. Ini siklus berulang yang melelahkan.
Huntara yang seharusnya menjadi tempat perlindungan malah menjelma jebakan banjir. Sedikitnya 22 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi lagi. Mereka panik menyelamatkan diri, termasuk anak-anak dan balita. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam, 31 Januari 2026.
 |
| Gambar dari Pixabay |
Respons Cepat di Tengah Keterbatasan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur tidak tinggal diam. Kepala Pelaksana BPBD, Fredy Moat Aeng, langsung turun ke lokasi. Ia tidak hanya memantau dari jauh. Fredy bahkan "berkantor" di huntara.
Ia bekerja bakti bersama warga. Tujuannya satu: membersihkan sisa-sisa lumpur. Ini adalah upaya mitigasi cepat pasca-banjir. Warga butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji.
Tindakan itu harus diakui hanya bersifat darurat. Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, mengakui adanya saluran pengendali banjir yang dibuat. Saluran itu hanyalah galian sementara. Ia beralasan tidak bisa dibuat permanen. Aturan melarang pembangunan permanen di lokasi huntara.
Posisi Miring yang Bermasalah
Masalah utamanya adalah lokasi. Huntara ini terletak di lahan miring. Posisi seperti itu sangat rentan air. Saat hujan lebat, aliran permukaan mudah masuk ke hunian.
Perencanaan lokasi sejak awal sudah disorot. Metode cut and fill yang digunakan juga dianggap memperburuk situasi. Air dan lumpur terus menjadi tamu rutin yang tak diundang.
Banjir yang berulang ini menampar wajah pemerintah daerah. Padahal, warga sudah menghuni huntara selama lima bulan. Mereka menanti kepastian Hunian Tetap (Huntap).
Ironi Anggaran Rp6,6 Miliar
Di tengah penderitaan warga, ada ironi besar. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebenarnya memiliki dana standby. Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp6,6 miliar tersedia. Dana ini seharusnya untuk penanganan banjir dan longsor di lokasi huntara.
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, bahkan sudah mengakui ketersediaan dana tersebut. Ia mengakui buruknya sistem jalur air di sana. Secara anggaran, Pemda disebut mampu bergerak cepat.
Namun, pengakuan itu belum diterjemahkan menjadi aksi nyata. Dana BTT Rp6,6 miliar itu praktis mengendap. Aksi di lapangan tidak secepat laju air bah. Padahal, perbaikan huntara saja diperkirakan butuh sekitar Rp400 juta.
Harapan pada Huntap
Warga terus menyuarakan keluhan. Mereka menagih janji pembangunan huntap. Huntara adalah solusi sementara, bukan tempat tinggal jangka panjang. Rusaknya beberapa komponen bangunan di huntara bahkan sudah terjadi sebelum ditempati.
Kisah banjir di Lewotobi adalah cermin. Cermin tentang pentingnya perencanaan yang matang. Cermin tentang kecepatan birokrasi dalam merespons bencana. Nyawa dan keselamatan warga harus di atas segalanya.
BPBD telah menunjukkan keahliannya dalam respons cepat. Mereka ada di tengah warga. Namun, solusi permanen membutuhkan otoritas kebijakan. Diperlukan pengalaman dan kredibilitas dalam mengelola anggaran BTT. Jangan sampai dana miliaran rupiah itu hanya menjadi angka beku di laporan keuangan.
Warga Desa Hokeng Jaya, Nawokote, dan Nobo hanya ingin aman. Mereka ingin hidup tenang jauh dari ancaman erupsi. Jauh juga dari ketakutan akan banjir. Mereka menunggu pemerintah menjemput senyum mereka yang hilang. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri melawan lumpur dan hujan.
Source: antaranews.com
#BanjirLewotobi #BPBDFloresTimur #HunianSementara